Pembayaran di Pelabuhan Gunakan Rupiah

Pembayaran di Pelabuhan Gunakan Rupiah

Pembayaran di Pelabuhan Gunakan Rupiah

Jakarta - Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menegaskan sistem pembayaran di pelabuhan harus menggunakan rupiah karena selama ini masih ditemukan memakai dolar AS, terutama di Pelindo II.

"Soal mata uang itu memang harus dikurs, kami akan 'push' (dorong) itu," kata Jonan dalam diskusi di Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Jakarta, Jumat (14/11/2014).

Menurut Jonan, pemakaian dolar AS akan menyulitkan penumpang yang justru tidak sesuai dengan standar pelayanan.

"Semua BUMN memasukkan unsur pelayanan publik, Pelindo II itu monopoli karena faktor lokasi, namanya kapal masuk ke perairan Jakarta kalau tidak sandar di pelabuhan mau sandar di mana," katanya.

Dia pun langsung menelepon Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno untuk memerintahkan Pelindo II dalam memberlakukan sistem pembayaran dengan rupiah.

"Saya akan 'push', akan menyampaikan hasilnya bagaimana, kalau dari kami mendukung," katanya.

Jonan pun menyampaikan hasil pembicaraan dengan Rini melalui telepon bahwa Rini setuju dan akan memerintahkan Pelindo II.

"Menteri BUMN setuju akan peritahkan ke Pelindo," katanya.

Tindak lanjut tersebut merupakan keluhan dari salah satu pengusaha Kadin Benny Sutrisno yang mengaku keberatan dengan pemberlakuan dolar AS dalam pembayaran aktivitas di pelabuhan, seperti "terminal handling charge" (THC) dan "container handling charge" (CHC).

"Saya pengguna dan eksportir harus menukar lagi, sementara aktivitas lainnya memakai rupiah," katanya.

Padahal, lanjut Benny, kewajiban penggunaan rupiah dalam aktivitas transaksi di pelabuhan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

"Pelindo II bisa dipidanakan kalau pakai dolar AS," katanya.

Dia juga mengeluhkan pengenaan pajak pelabuhan yang dikenakan kepada pengguna jasa.

"Untuk pengenaan PPn, apakah ini disetorkan oleh Pelindo," katanya.

Pernyataan Benny diperkuat oleh Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Logistik Carmelita Hartoto yang menjelaskan pengenaan tarif tersebut masih berlaku hanya di Pelabuhan Tanjung Priok, yakni yang dikelola oleh Pelindo II.

"Pelabuhan yang lain sudah bersedia pakai rupiah," katanya.

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Logistik Indonesia Zaldy Masita mengatakan Pelindo II pada pada 21 Oktober 2014 memberlakukan pengenaan "cost recovery" pada pelayanan jasa petikemas di anak perusahannya PT Jakarta International Container Terminal (JICT) sebesar Rp75.000 per kontainer untuk ekspor dan impor.

Dia mengatakan pemberlakuan tersebut tidak ada dasar hukumnya hanya berupa surat edaran yang tercantum dalam Nomor: UM.338/3/17/JICT2014.

Zaldy mengatakan akibat pengenaan tarif tersebut biaya pelabuhan akan mengalami kenaikan Rp400-500 miliar setiap hari.

"Sejak Mei biaya pelabuhan sudah naik lima persen karena melemahnya rupiah karena THC kita dalam dolar AS, ditambah lagi dengan biaya 'cost recovery' yang enggak jelas asalnya," katanya. (AY)

.

Categories:Ekonomi,
Tags:ekonomi,