Kemenhub Segera Revisi Aturan Transportasi dan Taksi Online

Kemenhub Segera Revisi Aturan Transportasi dan Taksi Online

Sosialisasi Permenhub No. 32 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan transportasi umum dan menertibkan taksi online bersama Pemprov Jabar di Gedung Sate Bandung, Minggu 26 Maret 2017. (foto - ist)

Bandung - Setelah adanya desakan dari sopir dan angkutan konvensional agar menghapus Permenhub No. 32 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan transportasi umum dan menertibkan taksi online, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) segera merevisi Permenhub tersebut.
 
Menurut Dirjen Perhubungan Darat Fudji Hartanto Iskandar, ada tiga hal yang prinsip dalam revisi Perhub, yaitu terkait kenyaman dan keamanan transportasi, prinsip kesetaraan dan berdasarkan kebutuhan publik.
 
Sedikitnya ada 11 peraturan yang diubah dalam permenhub, namun dalam perubahan itu kementrian bukan terpengaruh atas desakan dari angkutan konvensional, karena itu sudah direncanakan sebelumnya. 

"Revisi ini dibentuk bukan seolah karena adanya keributan, tapi berawal dari adanya masukan, kemudian dilakukan kajian dan evaluasi," kata Fudji dalam acara pertemuan sosialisasi bersama Pemprov Jabar di Gedung Sate Bandung, Minggu (26/3/2017). 

Fudji menjelaskan, hal yang paling utama dari revisi ini, yakni masalah nonmelaktur yang sudah ditentukan aturannya. Kemudian kapasitas silinder kendaraan karena berhubungan dengan tingkat kebutuhan, dan kemampuan membeli kendaraan sehingga hak masyarakat harus diutamakan.

"Yang diatur juga masalah tarif dari angkutan, tarif diberlakukan batas dasar dan batas atas dengan penyesuaian, sehingga perusahaan angkutan online ini tarifnya akan disetarakan dengan angkutan konvensional," katanya. Diatur juga tentang diskon dan promo dari perusahaan taksi online.

Pemerintah provinsi memiliki kewenangan untuk mengatur kuota dan tarif, dengan payung hukum peraturan gubernur, sehingga tarif itu akan sama dengan daerah lain. "Kami juga akan melakukan asistensi dengan memanggil semua stakehoder, sehingga untuk tarif ini akan muncul perhitungan berdasarkan kesepakatan semua pihak," tegasnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Jabar Dedi Taufik menjelaskan, pertemuan bersama Dirjen Perhubunhan untuk memberikan gambaran, terkait kebijakan pemerintah pusat mengenai revisi permenhub yang akan berimplikasi pada daerah.

Menanggapi hal itu Wagub Jabar Deddy Mizwar mengatakan, perubahan permen ini untuk menyelesaikan masalah yang belakang terjadi terkait hadirnya jenis angkutan onlineRevisi ini juga agar semua pemangku kepentingan di dunia angkutan, mendapat keadilan serta tidak ada yang saling dirugikan. 
 
Ia menyebutkan, kemajuan teknologi di berbagai bidang terkadang menimbulkan dinamika, tapi semua itu bisa diselesaikan dengan regulasi yang jelas tidak berpihak dan tidak merugikan pihak manapun. "Saya berharap regulasi yang baru pascarevisi permen bisa menyelesaikan masalah," katanya. (Jr.)**
.

Categories:Ekonomi,
Tags:,