BI Temukan 783 Money Charger Ilegal Operasi di Indonesia

BI Temukan 783 Money Charger Ilegal Operasi di Indonesia

Penukarkan valuta asing di jasa penukaran uang (money changer). (foto - ilustrasi)

Semarang - Sedikitnya 783 kegiatan usaha penukaran valutas asing (valas) bukan bank/Kupva atau money changer yang beroperasi di Idonesia, tidak berizin. Jumlah itu sebagian besar berada di Pulau Jawa.
 
Menurut Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Eni Panggabean, jumlah itu tersebar di Pulau Jawa sebanyak 416,  Sumatera (184), Bali dan Nusa Tenggara (90), Kalimantan (82), Sulawesi, Maluku dan Papua (11).
 
"Temuan jumlah money changer tak berizin tersebut, berdasarkan hasil maping BI hingga 24 Maret 2017, " kata Eni di sela sosialisasi di Polda Jawa Tengah Semarang, Rabu (29/3/2017).
 
Dari 783 Kupva tak berizin, kini baru ada 44 usaha yang hendak mengajukan izin, 59 baru berminat dan tujuh di antaranya telah menutup kegiatan usahanya. "Hasil maping kita, 92 persen usaha itu merupakan perorangan, sedangkan 8 persen telah mengantongi badan usaha," katanya.
 
Dilihat dari jenis usahanya, sebanyak 45 persen berupa money changer, 27 persen toko emas, 20 persen tour and travel, dan delapan persen usaha lain-lain. "Money changer kebanyakan di Pulau Jawa, Bali, dan NTT. Sementara, toko emas banyak ditemukan di Sumatera," tambahnya.
 
Ia mengatakan, pentingnya penertiban terhadap aktivitas money changer ilegal, karena kegiatan usaha ini kerap dimanfaatkan sebagai sarana tindak pidana. Seperti tindak pidana pencucian uang, transaksi narkotika, pendanaan terorisme dan sejenisnya. 
 
Berdasarkan catatan BI, jumlah transaksi Kupva tersebut menunjukkan angka yang cukup fantastis dari tahun ke tahun. Pada 2014, jumlah transaksinya tercatat mencapai Rp 205 triliun. Lalu 2015, Rp 403 triliun dan di 2016, mencapai Rp 251 triliun.
 
Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Polisi Agung Setya menyatakan, pengawasan mendalam Polri terkait Kupva dilakukan, karena banyak kasus yang telah ditangani polisi. Banyak orang menyembunyikan kejahatan besar dan terorganisir di Indonesia, pasti berujung pada money changer
 
Pihaknya mengigatkan, agar masa sosialisasi ini bisa dimanfaatkan masyarakat. Pelaku usaha ini bisa mengurus izinnya hingga 7 April 2017. (Jr.)**
.

Categories:Ekonomi,
Tags:,