Lawan Islamofobia Presiden Austria Minta Wanita Berhijab

Lawan Islamofobia Presiden Austria Minta Wanita Berhijab

Presiden Austria Alexander Van der Bellen minta seluruh perempuan di Austria mengenakan hijab. (foto - yoyahijab)

Wina - Sebagai bentuk solidaritas terhadap umat Islam sekaligus melawan Islamofibia yang tengah merajalela, Presiden Austria Alexander van der Bellen meminta semua perempuan mengenakan jilbab.
 
"Tak hanya perempuan Muslim, semua perempuan bisa mengenakan jilbab. Jika Islamofobia yang nyata dan marak itu berlanjut, akan datang suatu hari di mana kita harus meminta semua perempuan mengenakan jilbab. Semua, karena solidaritas kepada mereka yang melakukan itu untuk alasan agama," kata Van der Bellen.
 
Seperti dilansir Independent, Van der Bellen mengemukakan pernyataan itu, menanggapi pertanyaan dari seorang siswi yang berpendapat, larangan terhadap jilbab atau kerudung bagi muslimah akan mengurangi penampilan perempuan. Sekaligus menutup peluang terhadap sebagian pasar tenaga kerja.
 
Ia mengatakan, kebebasan berekspresi merupakan hak yang mendasar. Begitu pula dengan perempuan muslim yang ingin mengenakan jilbab. "Ini adalah hak setiap perempuan untuk selalu berpakaian seperti yang ia inginkan. Itulah pendapat saya mengenai masalah tersebut," katanya kepada para siswa sekolah tersebut.
 
Pernyataan itu terlontar pada Maret lalu, namun muncul setelah disiarkan di televisi Austria, di tengah perdebatan di negara itu dan negara tetangga tentang larangan mengenakan jilbab atau burqa. Pakaian itu menutupi seluruh tubuh yang dikenakan oleh perempuan Muslim.
 
Juru bicara presiden mengatakan, setelah serangan teror terkait ISIS di seluruh Eropa, Van der Bellen ingin melihat perwakilan Muslim di Austria membuat pernyataan jelas yang menekankan, kekejaman tidak dapat dibenarkan dalam Islam.
 
"Ia juga memperingatkan terhadap rasisme dari sisi lain, memberikan contoh seorang sopir taksi Muslim yang menolak untuk membawa orang Yahudi Ortodoks. Ini sama sekali tidak dapat diterima," katanya.
 
Sementara itu, Kantor Presiden mengatakan, Van der Bellen yakin larangan hanya dibenarkan dalam keadaan tertentu, seperti untuk hakim perempuan. Sebab, pakaian keagamaan dapat menimbulkan pertanyaan mengenai netralitas profesional mereka. 
 
Ia pun disebut-sebut akan menerapkan pembatasan pada semua simbol agama secara setara, termasuk salib Kristen dan kopiah Yahudi. Terlepas dari latar belakang sayap kiri dari Van der Bellen, pemerintah Austria sekarang ini, adalah koalisi antara Partai Sosial Demokrat dan Partai Rakyat Austria yang konservatif. 
 
Pada Januari, Partai Kebebasan Merdeka dari Austria mengusulkan adanya kebijakan atau undang-undang yang melarang perempuan Muslim mengenakan kerudung di pengadilan, sekolah dan tempat umum lainnya.
 
Larangan akan berlaku untuk niqab (jilbab yang menutupi kepala, leher dan muka namun tetap memperlihatkan mata), serta burqa tapi bukan jilbab yang hanya mencakup rambut dan leher.
 
Namun demikian, pemerintah juga sepakat melarang petugas polisi, hakim dan jaksa penuntut umum mengenakan jilbab untuk kepentingan tampil "netral secara ideologis dan religius". Sebagai reaksi, ribuan orang menggelar aksi demonstrasi di Wina untuk memprotes usul itu.
 
Perdebatan mengenai pembatasan terhadap kerudung Islam terjadi di Eropa setelah gelombang serangan teror ISIS dan krisis pengungsi, yang memicu kekhawatiran akan integrasi. Parlemen Jerman memilih untuk mendukung rancangan undang-undang, melarang perempuan yang bekerja di dinas sipil, pengadilan dan militer mengenakan burqa dan niqab.
 
Menanggapi hal itu, Menteri Dalam Negeri Jerman, Thomas de Maiziere berpendapat pelarangan itu sesuai dengan semangat integrasi. Ia menilai, Jerman harus menunjukkan nilai-nilai budaya sendiri dan mempertegas batas-batas toleransi terhadap budaya lain.
 
Kanselir Jerman, Angela Merkel juga mendukung kebijakan itu. Menurutnya, jilbab penuh tidak dapat diterima di Jerman dan meminta mereka untuk dilarang. Sementara anggota Parlemen Belanda memilih larangan serupa tahun lalu, meliputi di transportasi umum, pendidikan, perawatan kesehatan dan bangunan pemerintah dan menghukum pelanggaran apa pun dengan denda.
 
Dukungan untuk larangan jilbab penuh telah berkembang di seluruh Eropa sejak Perancis, yang menjadi negara pertama menerapkan undang-undang itu pada 2011. Lalu diikuti Belgia dan Bulgaria, dengan larangan parsial diberlakukan di Austria dan sebagian Spanyol, Italia dan Swiss. (Jr.)**
.

Categories:Gaya hidup,
Tags:,

terkait

    Tidak ada artikel terkait