Batalkan 'Full Day School' Pemerintah Menyiapkan Perpres

Batalkan 'Full Day School' Pemerintah Menyiapkan Perpres

Sekolah tidak memadai, sanggupkah para murid berada di sekolah lebih lama dengan kondisi seperti ini. (foto - ilustrasi)

Jakarta - Untuk menggantikan Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2017 tentang Lima Hari Sekolah, pemerintah kini tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres). Perpres itu disiapkan sebagai respons atas kritik dan penolakan dari berbagai ormas Islam, yang merasa banyak kekurangan dari peraturan menteri.
 
"Presiden akan melakukan penataan ulang aturan itu dan juga akan meningkatkan regulasinya dari yang semula permen (peraturan menteri), akan ditingkatkan menjadi peraturan presiden (perpres)," kata Ketua MUI KH Ma'ruf Amin di Kantor Presiden, Senin (19/6/2017).
 
Penyusunan perpres itu nantinya akan melibatkan berbagai unsur. Misalnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, MUI, NU, Muhammadiyah dan ormas lainnya. Lewat rembuk bersama, diharapkan masalah krusial soal pendidikan yang tengah menjadi perhatian masyarakat bisa segera selesai.
 
Aturan itu juga akan menguatkan posisi Madrasah Diniyah. Tidak hanya dilindungi, tapi juga dikuatkan. Tentu harus bisa menangkal berkembangnya paham radikalisme. "Oleh karena itu, mungkin judulnya akan diganti bukan lima hari sekolah  (LHS), tapi pendidikan penguatan karakter," katanya. 
 
Denga demikian, hal itu memang menyeluruh kepada masalah-masalah yang dikehendaki, hingga nanti diharapkan aturan itu secara komprehensif dan bisa menampung aspirasi yang berkembang di masyarakat.
 
Sejauh ini, Rais Aam Nahdlatul Ulama pun tidak tahu persis kapan Perpres itu akan terbit. "Mudah-mudahan tidak terlalu lama perpres tersebut akan bisa dihasilkan, dan suasana akan menjadi harmoni dan tenang serta tidak ada masalah lagi," kata Ma'ruf. (Jr.)**
.

Categories:Pendidikan,
Tags:,