Setya Novanto Ditetapkan sebagai Tersangka Kasus e-KTP

Setya Novanto Ditetapkan sebagai Tersangka Kasus e-KTP

Ketua DPR RI Setya Novanto.

Jakarta - KPK menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka, dalam kasus proyek e-KTP. "KPK menetapkan saudara SN, anggota DPR periode 2009-2014 sebagai tersangka baru kasus e-KTP," kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam konferensi pers di kantor KPK, Jakarta, Senin (17/7/2017).

Penetapan tersebut dilakukan setelah KPK mencermati persidangan kasus itu dengan terdakwa Sugiharto dan Irman. "Ada bukti permulaan yang cukup untuk penetapan tersangka baru," kata Agus.

Sejak awal kasus itu masuk ke persidangan, nama Setya Novanto memang disebut jaksa dalam surat dakwaan untuk terdakwa korupsi proyek e-KTP. Setya disebut bersama-sama dengan enam orang lainnya termasuk dua terdakwa e-KTP.

Sebelum jadi tersangka, nama Novanto sudah berkali-kali disebut dalam pusaran kasus ini, termasuk dalam persidangan. Novanto muncul dalam surat tuntutan yang dibacakan jaksa KPK untuk terdakwa Irman dan Sugiharto.

Novanto disebut turut serta terlibat bersama enam orang lainnya, termasuk dua terdakwa, melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan e-KTP. Dalam surat tuntutan jaksa, Novanto disebut bersama-sama enam orang lainnya, termasuk dua terdakwa e-KTP.

"Telah terjadi kerja sama yang erat dan sadar yang dilakukan para terdakwa dengan Setya Novanto, Diah Anggraini, Drajat Wisnu, Isnu Edhi dan Andi Agustinus alias Andi Narogong," kata jaksa dalam sidang di Pengadilan Tipikor belum lama ini.

Irman adalah mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri, sedangkan Sugiharto merupakan pejabat pembuat komitmen Kemendagri. Sementara Diah Anggraini eks Sekjen Kemendagri, Andi Narogong merupakan pengusaha, Drajat Wisnu ketua lelang proyek dan Isnu Edhi Ketua Konsorsium PNRI.

Jaksa berpendapat, pertemuan itu sarat kepentingan. Andi dalam satu pertemuan mengemukakan pendapatnya untuk mengerjakan proyek e-KTP. Pertemuan salah satunya digelar di Grand Melia Jakarta. "Kerja sama itu menunjukkan adanya kesatuan kehendak dan kesatuan perbuatan fisik, yang saling melengkapi satu sama lain dalam mewujudkan delik," tegas jaksa. (Jr.)**

.

Categories:Nasional,
Tags:,