Golkar Prihatin, NasDem Minta Ketua DPR Mundur

Golkar Prihatin, NasDem Minta Ketua DPR Mundur

KPK tetapkan Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP. (foto - ist)

Jakarta - Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini Partai Golkar, Nurul Arifin mengaku prihatin atas penetapan Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurutnya, kabar itu baru diketahuinya dari wartawan yang mencegat ketika keluar dari Gedung Nusantara III DPR, kantor Setya Novanto di DPR, Senin (17/7/2017). "Ya, tentu kita prihatin. Kita berharap yang terbaik," kata Nurul.

Staf Ahli Setya Novanto sebagai ketua DPR itu mengaku, dirinya belum menerima surat perintah penyidikan dari KPK. Saat ini, Novanto dalam keadaan baik meski sebelumnya diketahui pernah absen dari pemanggilan KPK karena sakit.

Hampir seharian Novanto berkantor di ruangannya di lantai 3, Nusantara III Kompleks DPR/ MPR Senayan Jakarta. Sorenya ia sempat menerima Ketua Panitia Khusus RUU Pemilu Muhammad Lukman Edy beserta anggotanya, terkait rencana sidang paripurna pada 20 Juli 2017.

Ketika dimintai tanggapannya pun, Novanto enggan berkomentar dan menyerahkan pertanyaan seputar pemilu kepada pimpinan lain, yakni Fadli Zon dan Lukman Edy.

Sementara itu, politisi Partai Nasdem, Taufiqulhadi meminta Setya Novanto segera mundur dan diganti dari jabatanya Ketua DPR RI. Taufiq mengatakan, jika sudah ditetapkan tersangka sudah seharusnya diganti. "Begitu tersangka harusnya segera diganti dan mundur," katanya.

Menurut Taufiq, dengan adanya penetapan tersangka kepada Novanto membuktikan, adanya pansus angket KPK bukan untuk melemahkan KPK. Justru ia mengimbau kepada anggota DPR agar tidak korupsi. "Ternyata kan tidak, pansus angket tidak bisa menjadi tempat berlindung. Tidak ada mekanismenya," katanya.

"Saya menyerukan jangan korupsi karena kalau korupsi balasannya seperti itu. Jadi jangan berpikir akan aman, Tidak akan aman apalagi dengan hak angket bergulir, maka penegak hukum akan lebih senstif," lanjutnya.

Ia menyatakan, peristiwa itu justru menjadi monentum untuk mengembalikan mekanisme pemilihan Ketua DPR yang sebenarnya. "Sekarang ini memang ada dua pendapat, pertama hak internal Golkar yang akan memilih salah seorang menjadi ketua, tapi ada yang mengatakan ini momentum untuk mengembalikan pemenang pemilu untuk menjadi ketua," tegas Taufiq. (Jr.)**

.

Categories:Politik,
Tags:,