Izin Dicabut, First Travel Segera Gugat Kemenag ke PTUN

Izin Dicabut, First Travel Segera Gugat Kemenag ke PTUN

Sejumlah calon jemaah umrah mendatangi kantor pusat First Travel di Green Tower Jalan TB Simatulang Jakarta Selatan. (foto - ist)

Jakarta Perusahaan penyedia jasa perjalanan ibadah umrah PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) berencana menggugat Kementerian Agama (Kemenag) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Hal itu dilakukan menyusul dicabutnya izin operasional perusahaan penyedia jasa perjalanan ibadah umrah tersebut oleh Kemenag. Demikian disampaikan  kuasa hukum First Travel, E‎ggy Sudjana di Jakarta, Sabtu (12/8/2017).

Eggy menilai, pencabutan izin itu telah merugikan orang lain. Ia merujuk Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan, barang siapa yang melakukan perlawanan hukum dan menimbulkan kerugian orang lain harus mengganti kerugian orang itu. "Ya di-PTUN-kan," katanya.

Untuk itu, Eggy pun berencana memidanakan Kemenag yang dianggap melanggar Pasal 421 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), karena membiarkan adanya pungutan liar pembuatan visa. "Karena ada pungutan liar, kami tidak akan bertanggung jawab dalam konteks klien saya untuk memenuhi kerugian. Bagaimana mau bertanggung jawab, izinnya sudah dicabut, dan Dirut First Travel ditahan," katanya.

Terkait kasus itu, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah menetapkan Direktur Utama First Travel dan istri, Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari sebagai tersangka penipuan.

Keduanya telah ditahan oleh kepolisian. Oleh karena itu, Eggy mengaku kliennya tidak bisa melakukan ganti rugi terhadap para calon jamaah umrah. "Saran saya karena yang menutup itu pemerintah, maka yang bertanggung jawab adalah pemerintah," tegas Eggy.

Sementara itu, Kepala Biro Humas Data dan Informasi Kemenag, Mastuki HS memastikan, pencabutan izin First Travel sudah memenuhi semua syarat dan pertimbangan. Salah satunya, adanya penelantaran jemaah umrah yang gagal diberangkatkan.

Menurutnya, laporan masyarakat makin jelas awal 2017 dan 'meledak' pada Maret 2017. Laporan itu datang melalui Kemenag dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, karena semakin banyak jemaah yang gagal berangkat. (Jr.)**

.

Categories:Nasional,
Tags:,