Bupati Kutai Tolak KIS Jokowi

Bupati Kutai Tolak KIS Jokowi

Bupati Kutai Isran Noor. (Foto: Net)

Sangatta - Pemkab Kuta Timur Kalimantan Timur, Isran Noor, menyatakan menolak program Kartu Sakti Presiden Joko Widodo, yaitu Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
 
Pernyataan penolakan Pemkab Kutai Timur itu disampaikan langsung bupati Isran Noor dalam Sidang Paripurna DPRD dengan agenda Penyampaian Nota Keuangan Pemerintah Mengenai RAPBD Tahun Anggaran 2015, Selasa (18/11/2014).
 
"Mohon maaf, karena saya sudah berkomunikasi dengan Parpol dan DPRD di Kutai Timur, kita tidak perlu menerima kartu sakti Bapak Jokowi," tegas Isran Noor.
 
Menurut Isran Noor, alasan penolakan Kutai Timur dengan kartu sakti Jokowi, karena ada kesan itu hanya pencitraan dan ingin menghibur masyarakat.
 
Program "kartu sakti" itu merupakan program lama karena sudah ada sebelumnya di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, melalui BPJS, BSM, BOS dan Bosda dan lainnya. Hanya namanya yang berbeda, jadi itu hanya melanjutkan.
 
"Kita sudah melaksanakan program-program kebijakan kesehatan dan pendidikan melalui Kutim Cermerlang dan Kutim cerdas dan pengentasan kemiskinan," katanya.
 
Program menyejahterakan dan pendidikan itu sudah sejak lama dilaksanakan oleh Pemkab Kutim melalui Kutim Cemerlang dan Pengentasan Kemiskinan dan Kesehatan diseluruh wilayah Kabupaten Kutai Timur dengan menggunakan dana APBD II Kabupaten Kutai Timur.
 
"Bahkan untuk program Cerdas dan Pendidikan Gratis Pemkab Kutim mengalokasikan 20 persen dari APBD II setiap tahunnya atau sekitar Rp600 miliar lebih"katanya..
 
Begitu juga dengan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin sudah dilakukan dengan pelayanan puskesmas 24 jam dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) menggunakan kartu miskin.
 
"Program Sehat, Pintar dan Sejahtera itu sejak tahun 2007 sudah dijalankan Pemkab Kutai Timur. Makanya terus terang saya tolak itu kartu sakti Jokowi," tegas Isran yang juga Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi).
 
Sementara Ketua DPRD Kutim, Mahyunadi saat dkonfirmasi usai sidang mengatakan, program setuju pernyataan bupati Isran Noor menolak program kartu sakti Presiden Joko Widodo. (AY)
.

Categories:Nasional,