BUMN & Swasta Perlu Didorong Ikut Miliki Saham PT Freeport

BUMN & Swasta Perlu Didorong Ikut Miliki Saham PT Freeport

BUMN dan Swasta perlu didorong agar ikut memiliki saham PT Freeport. (foto - Reuters)

Jakarta - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan kalangan pengusaha swasta nasional perlu dilibatkan untuk memiliki saham‎ PT Freeport Indonesia, yang telah disepakati untuk dilepas (divestasi) dengan total 51 persen.
 
Menurut Wakil Ketua Komisi VII DPR Sayta Wadya Yudha, kesepakatan Freeport terhadap keinginan pemerintah dalam negosiasi akan memperkuat kedudukan Indonesia ke depan. Salah satu poin penting dalam hasil kesepakatan, kewajiban divestasi saham milik Freeport sebesar 51 persen untuk kepemilikan Nasional.
 
"Saatnya sekarang ini menaikkan posisi tawar Indonesia terhadap Freeport‎," kata Satya di Jakarta, Rabu (30/8/2017). BUMN dan perusahaan swasta nasional perlu diberikan kesempatan untuk memiliki saham, yang akan didivestasikan Freeport tersebut. 
 
Dengan begitu, BUMN maupun swasta nasional mengambil peran yang cukup signifikan. "Kami dorong Pemerintah untuk memberi kesempatan bagi BUMN dan swasta nasional. Seharusnya BUMN dan swasta nasional sanggup untuk itu," tegas Satya.
 
Ia pun mengapresiasi hasil akhir negosiasi antara Pemerintah Indonesia dengan Freeport. Namun, ia menekankan kesepakatan penting antara Pemerintah dan Freeport tersebut dilaksanakan secara konsisten. "Kami mengapresiasi hasil kesepakatan itu. Pemerintah tetap harus tegas dan Freeport harus tunduk atas hasil renegosiasi," katanya.
 
Sebelumnya, Direktur Center for Indonesia Resources Strateic Studies (Cirruss) Budi Santoso mengatakan, pemerintah adalah pihak paling utama memiliki saham yang dilepas perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu. "Pemerintah adalah opsi pertama," katanya.
Apabila pemerintah ‎tidak berminat memiliki saham Freeport, baru ditawarkan ke BUMN, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ataupun ke pihak swasta nasional. Oleh karena itu, ‎pemerintah harus sanggup membeli saham Freeport, setelah perusahaan itu ikhlas melepas sahamnya.
Hal itu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017, tentang‎ pelaksanaan kegiatan tambang mineral dan batubara. Dalam Peraturan itu menyebutkan, setelah 5 tahun sejak berproduksi perusahan tambang wajib melakukan disvestasi bertahap, sehingga tahun kesepuluh sahamnya paling sedikit 51 persen dimiliki peserta Indonesia.
 
Divertasi saham dalam setiap tahun setelah akhir tahun kelima sejak produksi, tidak boleh kurang dari persentase 20 persen untuk tahun ke enam, 30 persen tahun ke tujuh, 37 persen tahun ke delapan, 44 persen tahun kesembilan dan 51 persen untuk tahun ke 10.
 
Seperti diketahui, saat ini pemerintah telah memiliki saham Freeport sebesar 9,36 persen. Dengan begitu, saham yang harus dilepas perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut sebesar 41,64 persen, untuk menggenapi saham menjadi 51 persen. (Jr.)**
.

Categories:Ekonomi,
Tags:,