Kenaikan BBM Ubah Peta UMK 2015

Kenaikan BBM Ubah Peta UMK 2015

Wali Kota Cimahi Ny Atty Suharti. (Foto: Net)

Bandung - Kenaikan harga BBM yang diumumkan pemerintah Senin (17/11/2014) malam mengubah peta pembahasan Upah Minimum Kota (UMK) 2015 Kota Cimahi dalam pleno yang digelar Dewan Pengupahan Daerah setempat, Selasa (18/11/2014).
 
"Kenaikan BBM mempengaruhi peta pleno UMK 2015 Kota Cimahi yang dibahas hari ini, sehingga pembahasan menjadi lebih alot," kata Wali Kota Cimahi Ny Atty Suharti di Cimahi.
 
Ia menyebutkan, pembahasan UMK Kota Cimahi yang selalu alot setiap tahunnya semakin alot dengan adanya kenaikan BBM itu.
 
Pasalnya, kata dia kenaikan BBM yang mencapai Rp2.000 per liter, berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat termasuk pekerja.
 
"Hanya pas saja saat kita gelar pleno UMK, malam tadi ada kenaikan harga BBM, jelas itu masuk bahasan yang diajukan. Kita juga akan meninjau lagi," kata Atty.
 
Ia menyebutkan, KHL Kota Cimahi sudah ditetapkan, namun menurut dia tidak mungkin melakukan survei ulang KHL karena waktunya sudah mentok. Pasalnya batas akhir pengusulan UMK adalah pada 20 November 2016.
 
"Penyesuaian mungkin dilakukan dengan pertimbangan kenaikan BBM itu, namun tidak memungkinkan untuk mengulang KHL yang sudah ditetapkan," kata Atty Suharti.
 
Sementara itu pleno penetapan UMK Kota Cimahi diwarnai oleh aksi buruh kota itu di Kantor Pemkot Cimahi yang mendesak kenaikan UMK sebesar 30 persen bagi pekerja berpenghasilan di bawah Rp2 juta serta 20 persen bagi yang berpenghasilan di atas Rp2 juta.
 
Selain itu para pekerja juga mengkritisi kenaikan harga BBM yang nilainya cukup besar sehingga akan memberatkan ekonomi keluarga pekerja.
 
Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kota Cimahi, Benny menyebutkan pleno UMK Kota Cimahi jelas makin alot dan ada usulan kenaikan UMK yang lebih besar.
 
Namun demikian, pihaknya tetap melakukan perbandingan dengan UMK 2015 yang diusulkan oleh Kota Bandung. Selain Kota Cimahi dan Kota Bandung tiga daerah lainnya di kawasan industri Bandung Raya belum menyetorkan usulan UMK yakni Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Sumedang.
 
"Sebenarnya pembahasan KHL di angka Rp1,725 juta di Kota Cimahi itu sudah hampir final. Namun dengan kenaikan BBM ini jelas semuanya berpengaruh," kata Benny.
 
Lebih lanjut ia menyebutkan, karakter pengupahan di Kota Bandung dan Kota Cimahi berbeda meski daerahnya berbatasan. Kota Bandung dengan kota jasa kenaikan UMK senilai Rp100 ribu tidak menjadi masalah, sedangkan di Kota Cimahi kenaikan sebesar itupun menjadi masalah karena sebagian besar industrinya merupakan manufactur padat karya.
 
"Kenaikan itu bisa berat bagi industri di Cimahi yang sebagian besar manufactur," kata Benny menambahkan. (AY)
.

Categories:Bandung,
Tags:cimahi,