KPK Sita Rp 115 Juta dalam OTT Hakim Tipikor di Bengkulu

KPK Sita Rp 115 Juta dalam OTT Hakim Tipikor di Bengkulu

Hakim PN Tipikor Bengkulu Dewi Suryana langsung digiring ke gedung KPK Jakarta. (foto - ist)

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetapkan tiga orang tersangka, dalam OTT kasus dugaan suap penanganan perkara korupsi di PN Tipikor Bengkulu. KPK mengamankan uang senilai Rp 115 juta saat dilakukan OTT.
 
Menurut Ketua KPK Agus Rahardjo dalam konferensi pers di KPK Jakarta Selatan, Kamis (7/9/2017) uang tersebut ditemukan di rumah Dewi Suryana (hakim PN Bengkulu) di Bengkulu. "Di rumah DSU (Dewi Suryana), tim KPK mengamankan uang sebesar Rp 40 juta, yang dibungkus kertas koran di dalam kresek hitam," katanya.
 
Operasi tangkap tangan (OTT) tersebut, terkait penanganan perkara korupsi yang saat ini ditangani di PN Tipikor Bengkulu.  Sementara Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menjelaskan sebanyak Rp 75 juta ditemukan di rumah DHN selaku pensiunan panitera pengganti.
 
Diduga, uang sebesar Rp 75 juta tersebut merupakan bagian dari commitment fee  Rp 125 juta untuk mempengaruhi putusan. "Sisa Rp 75 juta dari 125 juta diduga merupakan bagian dari commitment fee Rp 125 juta di rumah DHN. KMO masih mendalami kasus itu," ungkap Basaria.
 
Terkait dengan penangkapan hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu, Dewi Suryana dalam OTT, Mahkamah Agung (MA) menonaktifkan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu Kaswanto. "MA telah menonaktifkan sementara Ketua PN Bengkulu selaku atasan langsung," kata Ketua Muda Pengawasan MA Hakim Agung Sunarto.
 
Menurut Sunarto, tugas seorang ketua pengadilan sangat berat. Selain menjadi penanggung jawab, ketua pengadilan harus melakukan pembinaan. "Jadi ketua pengadilan saat ini tidak mudah, harus berikan pembinaan dan pengawasan," katanya.
 
MA juga telah mengirim tim ke Bengkulu untuk memeriksa Ketua PN Bengkulu. Belum diketahui kapan pemeriksaan itu akan dilakukan. "MA juga akan memeriksa langsung ke sana untuk mencari tahu, apakah yang bersangkutan (ketua pengadilan) diberikan pembinaan atau belum," tegasnya.
 
KPK menetapkan hakim tindak pidana korupsi pada PN Bengkulu Dewi Suryana (DSU), dan panitera pengganti PN Bengkulu Hendra Kurniawan sebagai tersangka. Keduanya disangka sebagai penerima suap.
 
 
Sebagai penerima, Dewi Suryana dan Hendra Kurniawan disangkakan Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sedangkan pemberi suap, yaitu Syuhadatul Islamy, disangkakan Pasal 6 ayat 1 huruf a atau Pasal 6 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (Jr.)**
.

Categories:Nasional,
Tags:,