Rumah Dinas Bupati Batubara OK Arya Disegel Satgas KPK

Rumah Dinas Bupati Batubara OK Arya Disegel Satgas KPK

Rumah dinas Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain di Desa Tanah Itam Ulu Kecamatan Lima Puluh Batubara Sumatera Utara disegel. (foto- ist)

Jakarta - Tim Satuan Tugas (Satgas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel rumah dinas Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain, yang berada di Desa Tanah Itam Ulu Kecamatan Lima Puluh Batubara Sumatera Utara.

Penyegelan itu untuk mengamankan sejumlah barang bukti suusai operasi tangkap tangan (OTT), yang menjaring politikus Partai Golkar itu bersama tujuh orang lainnya.

Selain rumah OK Arya, Tim KPK juga menyegel‎ ruangan di keadiaman kontraktor Maringan Situmorang, serta kantor dealer mobil milik Sujendi Tarsono yang sudah dijadikan tersangka bersama OK Arya.

Sebelumnya, tim satgas lembaga antirasuah menangkap OK Arya dan tujuh orang lainnya dalam OTT di Kabupaten Batubara Sumatera Utara, pada Rabu‎ lalu. KPK juga menyita uang sebesar Rp 346 juta yang diduga sebagai alat suap.

"Tim melakukan penyegelan sejumlah ruangan untuk kepentingan penyidikan," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya ‎Jalan Kuningan Persada Jakarta Selatan, Kamis (14/9/2017).

‎Setelah dilakukan pemeriksaan intensif, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Kelimanya diduga terlibat dalam kasus dugaan suap pengurusan sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di lingk‎ungan Kabupaten Batubara.

‎Kelimanya, yakni Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain; Kadis PUPR Batubara, Helman Herdadi; Pemilik Dealer Mobil di Kabupaten Batubara, Sujendi Tarsono serta dua kontraktor, Maringan Situmorang dan Syaiful Azhar.

Sebagai pihak penerima suap, OK Arya, Helman Herdadi dan Sujendi disangkakan melanggar Pasal ‎12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 65 KUHP.

Sedangkan sebagai pihak pemberi suap, Maringan Situmorang dan Syaiful Azhar disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. (Jr.)**

.

Categories:Daerah,
Tags:,