Terlibat Suap Walikota Cilegon KPK Segel Sejumlah Tempat

Terlibat Suap Walikota Cilegon KPK Segel Sejumlah Tempat

CEO Cilegon United Football Club Yudi Aprianto. (foto - bantennews)

Jakarta - Sejumlah ruangan di tiga lokasi daerah Cilegon Banten disegel Satgas KPK, terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Jumat 22 September 2017. Tiga lokasi itu yakni Kantor Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Cilegon, Kantor Cilegon United Football Club serta ruangan kantor PT Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC) dan kantor PT Abipraya Brantas.
 
"Untuk kepentingan penyidikan, tim juga menyegel sejumlah ruangan di beberapa lokasi tersebut," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di kantornya Jalan Kuningan Persada Jakarta Selatan, Sabtu (23/9/2017) malam.
 
Dalam operasi senyap itu, satgas mengamankan sembilan orang. Yakni, Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM), Ahmad Dita Prawira; Project Manager PT Brantas Abipraya, Bayu Dwinanto Utomo; Legal Manager PT Krakatau Industrial Cilegon (PT KIEC), Eka Wandoro Dahlan.
 
Kemudian, ‎CEO Cilegon United Football Club berinisial YA; Bendahara Cilegon United Fooball Club, berinisial W; Staf YA, berinisial R; Karyawan PT KIEC, berinisial L; dan Sopir Bayu Dwinanto berinisial AH.
 
Sementara dua orang yang menyerahkan diri ke KPK, yakni Walikota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi dan pihak swasta, Hendri yang diduga sebagai perantara suap. Setelah melakukan pemeriksaan secara intensif dan dilanjutkan gelar perkara, ‎KPK menetapkan enam orang sebagai tersangka.
 
Keenam orang itu yakni Walikota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi; pihak swasta, Hendri; serta Kepala BPTPM Kota Cilegon, Ahmad Dita Prawira. Tga lainnya pemberi suap Project Manager PT Brantas Abipraya, Bayu Dwinanto Utomo; Legal Manager PT Krakatau Industrial Cilegon (PT KIEC), Eka Wandoro Dahlan; serta Direktur Utama PT KIEC, ‎Tubagus Donny Sugihmukti.
 
Diduga, keenam tersangka itu terlibat dalam kasus dugaan suap terkait dengan pemulusan proses perizinan rekomendasi Analisis Mengenanai Dampak Lingkungan (AMDAL), sebagai salah satu prasyarat perizinan pembangunan Mall Transmart.
 
Atas perbuatannya, Iman, Dita dan Hendry yang diduga sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Sedangkan Bayu Dwinanto, Dony dan Eka yang diduga selaku pihak pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.‎ (Jr.)**
.

Categories:Daerah,
Tags:,