Ketakutan Pajak 81 WNI Transfer Rp 18,9 Triliun ke Singapura

Ketakutan Pajak 81 WNI Transfer Rp 18,9 Triliun ke Singapura

Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi di Kantor Pusat Ditjen Pajak Jakarta, Senin 9 Oktober 2017. (foto - ist)

Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan, dana transferan milik 81 WNI dari Guernsey Inggris yang nilainya mencapai 1,4 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 18,9 triliun, didasari atas beberapa faktor.

"Dari keterangan laporan analisis PPATK mereka sebut bukan menghindar, tapi takut dengan pajak. Data di Jersey dan Guernsey kan akan dilaporkan reporting standart, itu mereka takut," kata Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi di Kantor Pusat Ditjen Pajak Jakarta, Senin (9/10/2017).

Menurut Ken, Ditjen Pajak telah mendapat laporan terkait pemilik dana tersebut sejak dua bulan lalu dari PPATK. Dari laporan tersebut, sebanyak 62 orang sudah mengikuti tax amnesty, sedangkan sisanya masih dalam pendalaman.

Berdasarkan data yang sudah dimiliki, Ditjen Pajak akan melakukan pendalaman dengan data mulai dari data tax amnesty hingga SPT dari para pemilik. "Kami telitinya tidak hanya yang ikut TA, tapi SPT 2016 juga kami periksa. Dari ikut TA sebelumnya juga kami cek," katanya.

Apabila dalam pencocokan data terdapat yang melanggar dan sisa dari 62 yang belum ikut tax amnesty, maka akan dikenakan sanksi sesuai Pasal 18 UU Tax Amensty dan PP Nomor 36 Tahun 2017. "Sesuai ketentuan perundang-undangan, macam-macam bisa sampai kepenyidikan, kalau untuk sanksi yang lain saya tidak berhak jawab, saya hanya pidana perpajakan," tegas Ken.

Ia mengakui, aliran dana transfer yang dilakukan oleh Bank Standard Chartered tesebut memiliki potensi menjadi penerimaan pajak. Namun dirinya enggan menyebutkan lantaran masih dalam tahap pendalaman.

Bahkan, hingga saat ini yang melakukan transfer dana besar hanya dilakukan oleh Bank Standard Chartered, dipastikan setelah implementasi Automatic Exchange of Information (AEoI) pada 2018, akan banyak bank lain yang melakukan.

Ken menjelaskan, 81 WNI itu juga dianggap sebagai wajib pajak (WP) yang patuh lantaran seluruhnya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ia berjanji, dalam waktu yang tidak lama, pendalaman data 81 WNI itu akan  diselesaikan.

Disebutkan, ke-81 orang tersebut berasal dari kalangan pebisnis dari berbagai sektor usaha. Selain itu dari keseluruhan WNI tersebut yang saling keterkaitan, dengan kata lain ada hubungan keluarga. (Jr.)**

.

Categories:Ekonomi,
Tags:,