Bupati Kukar Bantah Disuap Tantang KPK Jerat Pasal TPPU

Bupati Kukar Bantah Disuap Tantang KPK Jerat Pasal TPPU

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Kalimantan Timur Rita Widyasari. (foto - ist)

Jakarta - ‎Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Kalimantan Timur Rita Widyasari, mengaku siap jika dijerat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Namun, KPK harus membuktikan asal-usul uang itu jika ingin menerapkan Pasal TPPU.

Pasalnya ‎Rita mengklaim, hartanya dapat dibuktikan bukan dari hasil korupsi. Ketua DPD Golkar Kalimantan Timur itu menyatakan, ada beberapa persyaratan untuk menjerat dirinya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

"Ya KPK harus dipembuktian terbalik. Kalau saya siap membuktikan," kata Rita seusai diperiksa sebagai saksi untuk Heri Susanto Gun di gedung Merah Put‎ih KPK Jalan Kuningan Persada Jakarta Selatan, Jumat (13/10/2017). "TPPU juga kan ada syaratnya. Kalau uangnya memang hasil korupsi," sebutnya.

Sebelumnya, KPK telah menyita empat mobil mewah milik Bupati Kukar itu yang diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi. Namun, pernyataan mobil mewah hasil korupsi itu dibantah oleh Rita. Ia mengklaim, dirinya tidak pernah menerima suap dalam bentuk apapun, apalagi disamarkan dengan menggunakan nama orang lain. 

"Jadi empat mobil yang diambil, satu merk Everest tahun 2007, saya pakai kampanye. Yang satu Land Cruiser itu mobil DUM, mobilnya pemda," tegas Rita. "Terus Hummer yang diambil KPK, itu tahun 2008 punya ibu saya dan Alphard itu yang baru," tambahnya.

Bupati Kutai Kartanegara itu resmi ditetapkan sebagai tersangka dan  dijerat dengan dua pasal sekaligus, yakni terkait kasus dugaan gratifikasi dan suap. ‎Rita diduga menerima uang korupsi sebesar Rp 12,9 Miliar dari dua kasus dugaan korupsi tersebut. 

Pada kasus pertama, Rita diduga menerima uang suap dari Dirut PT SGP, Hery Susanto Gun sebesar Rp 6 miliar. Suap itu dimaksudkan untuk memuluskan pemberian izin lokasi untuk keperluan inti plasma Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Kupang Baru. Suap itu terjadi sekitar Juli dan Agustus 2010.

Sedangkan kasus kedua, ia diduga secara bersama-sama dengan Komisaris PT MBB, Khairudin menerima gratifikasi sebesar 775 dollar AS, atau setara dengan Rp 6,975 miliar. (Jr.)**

.

Categories:Daerah,
Tags:,