UMP Jakarta Naik 8,17 Persen PHK Tak Akan Terbendung

UMP Jakarta Naik 8,17 Persen PHK Tak Akan Terbendung

Para pekerja di sektor industri pakaian jadi. (foto - ilustrasi)

Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, potensi adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak dapat dibendung dengan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP). Pasalnya, perusahaan selalu melakukan efisiensi sebagai bentuk adaptasi dari kebijakan peningkatan upah tiap tahunnya.

Kenaikan upah akan menambah beban operasional perusahaan. Tidak hanya kenaikan upah, pengusaha juga terus dibayangi dengan kenaikan dari sisi biaya produksi serta bahan pokok produksi.

Menurut Haryadi, industri padat karya menjadi sektor yang paling terpukul dengan adanya kenaikan UMP. Oleh karena itu, Haryadi mengharapkan pemerintah harus bertindak tegas pada setiap kebijakan yang berkenaan dengan tenaga kerja.

"Kalau PHK memang berjalan terus karena orang semakin efisien, maka sekarang ini justru semakin berat biayanya. Enggak bisa dihindari kalau pengusaha melakukan PHK," katanya.

"Pemerintah sekarang ini kerepotan karena sudah lama terjadi pembiaran, upah - suka suka aja, sekarang kerasa beratnya. Namun kembali lagi kebijakan pemerintah mau gimana," tegasnya.

Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) untuk tahun depan sebesar 8,71 persen. Adapun payung hukum penetapan UMP mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015, Pasal 44 ayat 1 dan ayat 2. (Jr.)**

.

Categories:Ekonomi,
Tags:,