5 Orang Terciduk OTT Suap APBD Jambi Digiring ke KPK

5 Orang Terciduk OTT Suap APBD Jambi Digiring ke KPK

Lima orang terciduk OTT suap APBD Jambi digiring ke gedung KPK Rabu 29 November sekitar pukul 21.50 WIB. (foto - ist)

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendatangkan lima orang yang terciduk dalam operasi tangkap tangan (OTT), terkait kasus dugaan suap pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi tahun anggaran 2018.
 
Kelima orang itu yakni, dua anak buah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi, Wahyudi dan Dheny Ivan, anak buah Asisten Daerah III Provinsi Jambi, Saipudin Fauzi, staf di Dinas Pekerjaan Umum Jambi, Rinie dan pihak swasta bernama Geni Waseso Segoro.
 
Kelima saksi tersebut telah tiba di Gedung Merah Putih, Rabu (29/11/2017) sekitar pukul 21.50 WIB. Setibanya di gedung tersebut, mereka semua kompak bungkam kepada awak media yang sudah menunggunya. Bahkan, dua di antaranya mengenakan masker guna menutupi wajah. Sedangkan tiga orang lainnya, menutup wajah dengan tangan.
 
Setelah disorot oleh kamera awak media, mereka langsung menuju masuk ke dalam Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif. Dalam kasus suap bernilai Rp 4,7 miliar itu, KPK diketahui mengamankan 16 orang dalam operasi senyap Selasa 28 November 2017.
 
 Namun, sejauh ini baru empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Yakni anggota DPRD Jambi dari Fraksi PAN, Supriyono, Plt Sekda Erwan Malik, Plt Kadis PUPR, Arfan, Asisten III Bidang Administrasi (Asda) atau umum Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi, Saifuddin.
 
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyebutkan, uang suap tersebut diberikan kepada pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi ke anggota DPRD Jambi, agar bersedia hadir dalam proses pengesahan APBD tersebut.
 
"Konstruksi perkara diduga pemberian uang agar anggota DPRD bersedia hadir untuk pengesahan rancangan APBD Jambi tahun anggaran 2018," kata Basaria. 'Uang ketok' itu diberikan oleh anak buah Gubernur Jambi Zumi Zola itu karena anggota DPRD sempat tidak mau hadir dalam pengesahan APBD.
 
Oleh karena itu, pihak Pemprov mencari sejumlah uang kepada pihak swasta yang sebelumnya telah menjadi mitra kerja. "Untuk memuluskan proses pengesahan, diduga telah disepakati pencarian uang yang disebut uang ketok," tegass Basaria. (Jr.)**
.

Categories:Nasional,
Tags:,