Terungkap, Setnov Menerima 7 Juta Dolar AS di Kasus e-KTP

Terungkap, Setnov Menerima 7 Juta Dolar AS di Kasus e-KTP

Andi Narogong di Pengadilan Tipikor Jalan Bungur Besar Jakarta Pusat Kamis 7 Desember 2017. (foto - ist)

Jakarta - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan keterlibatan Setya Novanto,  dalam perkara korupsi proyek pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2012. Keterlibatan Setnov terungkap, dalam surat tuntutan Andi Agustinus alias Andi Narogong.
 
Dalam surat tuntutan Andi Narogong yang dibacakan Jaksa KPK, Abdul Ba'asir terungkap, pengusaha yang diduga sebagai pengatur proyek e-KTP menguntungkan Setnov selaku mantan Ketua Frak‎si Golkar sebesar 7 juta dola AS.
 
"Perbuatan terdakwa telah menguntungkan Setya Novanto melalui Irvanto Hendra Pambudi sebesar 7 juta dolar AS," kata jaksa Abdul Basir saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jalan Bungur Besar Jakarta Pusat, Kamis (7/12/2017).
 
Disebutkan, uang sebesar 7 juta dolar AS diberikan melalui beberapa pihak yang di antaranya yakni, keponakan Novanto sekaligus Direktur PT Murakabi Sejahtera, Irvanto Hendra Pambudi dan mantan Bos PT Gunung Agung, Made Oka Masagung.
 
Selain uang, Ketua DPR RI itu juga pernah menerima sebuah barang dalam bentuk jam tangan mewah. Jam tangan mewah tersebut bermerk Richard Mille seharga 135 ribu dolar AS, yang merupakan pemberian Andi Narogong dan Johannes Marlie.
 
Dalam sidang tuntutan Andi narogong, Jaksa juga mengungkapkan adanya pertemuan antara terdakwa dengan dua mantan pejabat Kemendagri sekaligus terdakwa perkara korupsi e-KTP, Irman, Sugiharto serta Setya Novanto. Pertemuan itu berlangsung di hotel Gran Melia Jakarta Pusat. 
 
Dalam pertemuan itu, Setnov disebut memiliki peran sebagai pemegang kunci anggaran proyek e-KTP di DPR. "Terdakwa mengajak Irman dan Sugiharto, kunci anggaran e-KTP adalah Setya Novanto. Untuk itu, Andi menghubungi Setnov dan bertemu di Gran Melia," tegas Jaksa Abdul Ba'asir.
 
Selain menemui‎ ketiga orang itu, Andi melangsungkan pertemuan dengan mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Diah Anggraeni. Dalam pertemuan itu, Setnov disebut mendukung proyek e-KTP. "Setya Novanto bilang ada proyek nasional, ayo dukung bersama-sama," ungkapnya.
 
Jaksa menyebutkan, terdapat commitment fee sebesar 5 persen dari proyek e-KTP. Hal itu terungkap setelah adanya percakapan antara tim Fatmawati dengan Andi Narogong terkait 'bagi-bagi uang' proyek e-KTP di sebuah kafe.
 
Setya Novanto sendiri sudah resmi menyandang status tersangka dugaan korupsi proyek e-KTP, sejalan telah diterbitkannya surat Perintah Penyidikan (Sprindik) atas nama Setya Novanto pada 31 Oktober 2017. Selaku anggota DPR, ia disangka bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustinus, Irman dan Sugiharto menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi terkait proyek pengadaan e-KTP.
 
Atas perbuatannya, Setnov dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Sementara itu, pengusaha Andi Narogong didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi proyek pengadaan e-KTP tahun 2011-2012 secara bersama-sama. Andi diduga mengarahkan perusahaan tertentu untuk memenangkan tender proyek, dengan memberikan sejumlah uang ke beberapa pihak. 
 
Atas perbuatan Andi Narogong tersebut, negara mengalami kerugian sebesar Rp 2,3 triliun. Atas perbuatannya, Andi Narogong didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1)‎ ke-1 KUHP. (Jr.)**
.

Categories:Nasional,
Tags:,