Setya Novanto Terancam Hukuman Bui Seumur Hidup

Setya Novanto Terancam Hukuman Bui Seumur Hidup

Sidang Setya Novanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jalan Bungur Besar Raya Jakarta Pusat. (foto - ist)

Jakarta - Setya Novanto didakwa menerima 7,3 juta do;ar AS, terkait kasus korupsi proyek e-KTP. Jaksa pada KPK menyebut Setnov melakukan intervensi dalam proses penganggaran dan pengadaan barang dan jasa proyek tersebut.
 
"Terdakwa baik langsung maupun tidak langsung melakukan intervensi dalam proses penganggaran dan pengadaan barang jasa paket Pekerjaan Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Secara Nasional," sebut jaksa penuntut umum saat membacakan surat dakwaan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jalan Bungur Besar Raya Jakarta Pusat, Rabu (13/12/2017).

Untuk itu, Setnov dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Berdasarkan uraian pasal itu, Setnov terancam hukuman pidana penjara seumur hidup.
 
Disebutkan, uang yang diterima Setnov melalui Made Oka sebesar 3,8 juta dolar AS. Uang itu diterima dari Johannes Marliem dan Anang Sugiana Sudihardjo. "Johannes Marliem dan Anang Sugiana Sudihardjo mengirim uang kepada terdakwa dengan terlebih dahulu disamarkan, menggunakan beberapa nomor rekening perusahaan dan money changer baik di dalam maupun di luar negeri," kata jaksa.
 
Jaksa kemudian memerinci pemberian itu sbb: 3,8 juta dolar AS diterima Novanto melalui Made Oka dengan perincian, 1,8 juta dolar AS melalui rekening OCBC Center Branch atas nama OEM Investment Pte Ltd dan 2 juta dolar AS melalui rekening Delta Energy Pte Ltd di Bank DBS Singapura. Selain itu senilai 3,5 juta dolar AS diterima Setonov melalui Irvanto Hendra Pambudi Cahyo pada 19 Januari 2012 sampai 19 Februari 2012.
 
Atas perbuatannya, Setnov dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (Jr.)**
.

Categories:Nasional,
Tags:,