Perbankan ASEAN Didorong Peduli Disabilitas

Perbankan ASEAN Didorong Peduli Disabilitas

Perbankan ASEAN Didorong Peduli Disabilitas

Jakarta - Forum Disabilitas ASEAN (ASEAN Disability Forum/ADF) mendorong agar perbankan di Asia Tenggara ramah terhadap penyandang diasabilitas, seperti dengan kemudahan mendapatkan modal usaha bagi kaum disabilitas.
 
"Terdapat kendala bagi penyandang disabilitas dalam mengajukan permodalan," kata Wakil Ketua ADF Maulani Agustiah Rotinsulu di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (20/11/2014).
 
Menurut dia UU Kenotariatan terkait kewajiban calon peminjam harus membubuhkan tanda tangan merupakan suatu kendala bagi mereka, padahal yang bersangkutan adalah tunanetra atau difabel.
 
UU Kenotariatan yang dimaksud adalah UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
 
"Hal ini masih ada berbagai diskriminasi lain yang diterima penyandang disabilitas," kata dia.
 
ADF, kata Maulani, akan terus mendorong isu ini agar menjadi perhatian khusus bagi pihak terkait di kawasan, terutama dari pemerintah Indonesia. Sehingga penyandang disabilitas tidak menjadi kaum terpinggirkan.
 
"Saat ini sektor perbankan masih sangat tinggi resistensinya terhaap penyandang disabilitas. Padahal mereka juga bisa merintis dan mengembangkan usaha mereka. Patut diingat juga jika penyandang disabilitas kerap kesulitan melamar pekerjaan sehingga mereka memilih berwirausaha," kata dia.
 
Untuk itu, masih kata dia, lewat konferensi ADF tahun ini di Myanmar mengangkat masalah hak ekonomi dari penyandang disabilitas. ADF diselenggarakan pada 16-18 Desember 2014.
 
Dia mengharapkan tidak ada lagi diskriminasi penyandang disabilitas pada layanan jasa perbankan, termasuk untuk mendapat kemudahan akses kredit pada saat Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) berlaku.
 
Lebih jauh, ADF akan terus berupaya melakukan advokasi agar MEA nanti memperhatikan hak penyandang disabilitas.
 
Sementara itu, Siswadi yang menjadi penyandang disabilitas mengakui dirinya sering menemui rekan-rekannya yang kesulitan dalam mengajukan kredit perbankan. Alasannya adalah tidak ada kepercayaan dari pemberi kredit usaha.
 
Selain itu, masih kata dia, terdapat kesulitan bagi penyandang tunadaksa dalam membubuhkan tanda tangan atau cap jempol saat melakukan perjanjian kredit di atas kertas.
 
"Ada dari mereka yang tidak memiliki jempol sekaligus kesulitan membubuhkan tanda tangan. Ini patut diperhatikan terutama terkesan ada 'perlindungan' UU Kenotariatan yang berlaku saat ini," kata dia. (AY)
.

Categories:Perbankan,
Tags:perbankan,