Bupati Talaud Mengaku Bingung dan Merasa Dikriminalisasi

Bupati Talaud Mengaku Bingung dan Merasa Dikriminalisasi

Bupati Kepulauan Talaud Sulawesi Utara (Sulut) Sri Wahyuni Maria Manalip

Jakarta - Bupati Kepulauan Talaud Sulawesi Utara (Sulut) Sri Wahyuni Maria Manalip mengaku bingung dan merasa dikriminalsiasi, atas sanksi dinonaktifkan yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.
 
"Saya juga merasa bingung ketika sanksi itu untuk saya. Saya merasa, ke AS juga bukan dalam rangka jalan-jalan. Namun saya mengikuti program yang disiapkan oleh daerah kepulauan, terutama mengenai ekonomi kemaritiman," kata Sri, Sabtu (13/1/2018).
 
Ia mengaku, dirinya merasa dikriminalisasi. Ia mengaitkan penonaktifan itu dengan rencananya mengajukan cuti untuk tahapan pilkada. "Kalau saya lihat, posisi saya sekarang ini merasa dikriminalisasi," katanya.

Menurutnya, ia pergi ke AS pada Oktober-November 2017 hanya satu kali. Semestinya ia mendapatkan sanksi pada Desember. Ia juga mengaku hingga Januari 2018 belum menerima surat keputusan penonaktifan dirinya dari Mendagri.
 
Seperti diketahui, Mendagri Tjahjo Kumolo menonaktifkan Bupati Talaud Sri Wahyuni Manalip selama 3 bulan. Bupati Sri dinonaktifkan karena dua kali pergi ke Amerika Serikat (AS) dalam waktu sebulan tanpa izin.
 
"Sampai sekarang kalau saya dinonaktif karena Plt itu, saya belum terpikirkan (terganggunya pelayanan publik). Sebab sampai sekarang ini saya belum terima SK. Justru yang saya pikirkan karena akan cuti terkait tahapan Pilkada 2018," lanjutnya.

Sebelumnya, Mendagri Tjahjo mengatakan penonaktifan Sri didasari Pasal 77 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Terkait hal itu, Sri mengaku bingung. Hanya saja, ia menilai penonaktifan itu menjadi catatan sejarah bagi pemerintahan Presiden Jokowi-JK.

"Ya, ini saya juga bingung. Kalaupun ini terjadi, berarti ini adalah pemerintahan yang pertamakali dan bersejarah untuk Indonesia untuk pemerintahan Jokowi-JK. Sebab satu peristiwa dua sanksi yang saya dapat. Pertama, teguran tertulis dari gubernur; kedua nonaktif selama tiga bulan," ungkapnya.

Sri melihat, dirinya tak mendapatkan pembelaan dari Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey. Ia pun mengungkap soal perannya memperjuangkan kemenangan Olly sebagai gubernur.

Adapun alasan pergi ke AS tanpa izin Mendagri Tjahjo, ia mengaku sudah mempersiapkan administrasi perjalanan resmi sebagai bupati. Namun pihak panitia yang mengundangnya meminta datang sebagai pengunjung biasa. Ia pun hanya mengikuti arahan panitia. (Jr.)**
.

Categories:Daerah,
Tags:,