Imigrasi Nyatakan Zumi Zola Dicegah ke Luar Negeri

Imigrasi Nyatakan Zumi Zola Dicegah ke Luar Negeri

Gubernur Provinsi Jambi Zumi Zola. (foto - ist)

Jakarta - KPK cegah Gubernur Jambi Zumi Zola bepergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Alasan pencegahan terkait proses penyidikan kasus korupsi sejumlah proyek di Jambi, meski belum ditegaskan status hukum Zumi dalam pencegahan itu.

"Tanggal 25 Januari 2018 Ditjen Imigrasi telah menerima Surat Keputusan KPK tentang pencegahan berpergian ke luar negeri atas nama Zumi Zola Zulkifli, pekerjaan Gubernur Jambi periode 2016-2021," sebut Kabag Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Agung Sampurno, Rabu (31/1/2018).

"Alasan pencegahan karena keberadaan beliau diperlukan terkait proses penyidikan kasus korupsi menerima hadiah atau janji terkait sejumlah proyek di Provinsi Jambi," kata Agung. "Periode pencegahan berlaku untuk enam bulan ke depan".

Sebelumnya, Zumi Zola mengaku belum tahu tentang perkembangan status hukumnya di KPK. Ia mengaku memang sedang tidak berada di Jambi. "Saya kurang mengetahui (soal status tersangka)," kata Zumi. "Saya mendapat kabar penggeledahan dari berita media sosial. Saya sedang dinas di Jakarta," katanya.

Sementara itu, KPK menyebutkan segera mengumumkan status hukum Zumi. Status hukum Zumi berkaitan dengan suap pembahasan APBD Provinsi Jambi. "Hasil resminya segera kita umumkan beberapa hari ke depan," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

Sebelumnya, Zumi juga sempat diperiksa KPK pada 5 Januari 2018 sebagai saksi untuk tersangka Saifudin, yang merupakan Asisten Daerah III Pemprov Jambi dalam kasus dugaan suap 'duit ketok' APBD Jambi. Usai diperiksa, saat itu Zumi menyatakan telah mengklarifikasi seluruh pertanyaan penyidik.

Dalam kasus itu, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni anggota DPRD Jambi Supriono, Plt Sekda Pemprov Jambi Erwan Malik, Plt Kadis PU Arfan, dan Asisten Daerah III Pemprov Jambi Saifudin. Duit yang diduga berasal dari rekanan Pemprov Jambi itu dimaksudkan agar anggota DPRD Provinsi Jambi menghadiri rapat pengesahan APBD Jambi 2018. Total ada Rp 4,7 miliar yang diamankan KPK dari jumlah yang seharusnya Rp 6 miliar. (Jr.)**

.

Categories:Daerah,
Tags:,