Penggeledahan di Subang, KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik

Penggeledahan di Subang, KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik

KPK melakukan penggeledahan di ruang kerja Bupati Subang. (foto - ist)

Jakarta - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan ‎serangkaian penggeledahan di daerah Subang. Penggeledahan dilakukan sejak pukul 10.00 WIB hingga sore hari, Selasa (20/2/2018).

Tim penyidik antara lain menggeledah ruang kerja Bupati Subang; kantor DPMPTSP Subang; kantor Dinas Binamarga; kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Subang; serta Rumah pribadi Bupati Subang di Jalan Raya Tambak Dahan.

"Dari lokasi tersebut penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik dari komputer," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya Jalan Kuningan Persada Jakarta Selatan.

Sejauh ini, KPK resmi menetapkan empat orang tersangka terkait kasus dugaan pemulusan perizinan pembangunan pabrik di wilayah Subang.‎ Keempatnya yakni, Bupati Subang, ‎Imas Aryumningsih; Asep Santika selaku Kepala Bidang Perizinan DPMPTSP Subang; Miftahudin selaku pihak swasta dan Data seorang karyawan swasta.

Diduga, Imas, Data dan Asep Santika menerima uang suap ‎dari dua perusahaan, PT ASP dan PT PBM senilai Rp 1,4 miliar. Pemberian suap diduga dilakukan untuk mendapatkan izin prinsip untuk membuat pabrik atau tempat usaha di Subang.

Uang terebut diberikan oleh seorang pihak swasta yakni, Miftahudin dalam beberapa tahapan. Diduga, komitmen fee di awal antara pemberi dengan perantara adalah Rp 4,5 miliar. Sedangkan pemberian fee antara Bupati ke perantara sejumlah Rp 1,5 miliar.

Sebagai pihak yang diduga sebagai pemberi, Miftahudin disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan pihak penerima, Imas, Data, dan Asep Santika disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Jr.)**

.

Categories:Daerah,
Tags:,