Pengusaha Keluhkan Larangan Rapat di Hotel

Pengusaha Keluhkan Larangan Rapat di Hotel

ilustrasi

Jayapura - Pengusaha hotel di Jayapura, ibukota Provinsi Papua mengeluhkan larangan rapat di hotel sebagaimana diungkapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddi Chrisnandi kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Kamis (20/11/2014).

"Jika benar larangan itu diterapkan pada Desember nanti, dipastikan kami akan kehilangan keuntungan 60-70 persen," kata Asisten Manejer Grand Abe Hotel Arya, di Kota Jayapura, Jumat (21/11/2014).

Menurutnya, profit atau keuntungan yang paling besar didapatkan pihak hotel dari kegiatan rapat, sosialisasi atau pun pertemuan yang digelar oleh PNS atau para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten/kota, yang menggunakan fasilitas hotel.

"Otomatis jika itu (rapat, sosialisasi dan pertemuan SKPD) tidak ada sama sekali maka tinggal 30 persen yang kami dapatkan dari rapat atau pertemuan dari pihak LSM dan tingkat hunian," katanya.

Arya mengatakan meskipun manajemen hotel menggelar berbagai promosi untuk menarik konsumen agar tingkat hunian dan penggunaan ruangan hotel, namun belum bisa membiayai operasional hotel secara keseluruhan.

Dengan demikian, bisa berujung pada pengurangan karyawan serta pajak hotel pun berkurang.

"Kota Jayapura dan Papua kan belum bisa dikategorikan sebagai tempat tujuan wisata seperti Bali atau daerah wisata lainnya, sehingga keuntungan dari segi itu masih kecil," katanya.

Untuk itu, Arya mengharapkan pemerintah pusat lewat kementrian terkait bisa lebih merincikan kebijkan penghematan yang dimaksud, sehingga pihak hotel sebagai penyelenggara layanan jasa hunian lebih mengerti apa saja yang dilarang dan yang tidak.

"Mungkin, kalau rapat dari PNS atau dinas-dinas yang skala kecil bisa di kantor pemerintahan. Tapi kalau skala besar mungkin bisa di hotel. Atau yang mana baiknya sehingga larangan itu tidak mematikan usaha jasa perhotelan," kata Arya.

Sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddi Chrisnandi mengatakan, pegawai negeri sipil (PNS) dilarang menyelenggarakan rapat atau melakukan kegiatan dinas di hotel.

"Kami sudah mengeluarkan surat edaran untuk seluruh kegiatan penyelenggara pemerintah agar menggunakan fasilitas negara," kata Yuddi, usai diterima Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menerima arahan, saran dan petunjuk berkaitan dengan tugas-tugas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi.

Menurut dia pegawai negeri harus menggunakan fasilitas negara untuk tugas.

Keberadaan fasilitas negara harus bisa digunakan secara maksimal untuk berbagai kegiatan tugas sehingga tidak lagi harus dilakukan di luar kantor seperti di hotel.

"Nanti dari kami akan menyiapkan inpresnya agar itu berlaku kepada seluruh kementerian, lembaga juga dilaksanakan di daerah," katanya.

Kegiatan tersebut, tambahnya, tidak hanya berlaku di pemerintah pusat tapi juga berlaku di daerah seluruh Indonesia.

"Kita sudah sampaikan ke pemda dan kalau masih ada yang bandel berarti keterlaluan," katanya.

Sementara itu, Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Papua Doren Wakerkwa mengatakan, akan segera menindaklanjuti meski belum menerima suratnya secara resmi.

Mantan Sekertaris Daerah Kabupaten Lanny Jaya itu berharap pemerintah kabupaten/kota di daerah itu segera menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

"Pemprov Papua mendukung upaya Pemerintah Pusat untuk lakukan penghematan tersebut," katanya. (AY)

.

Categories:Wisata,
Tags:wisata,