Razia Pasangan Mesum di Cirebon Jaring Dosen IAIN

Razia Pasangan Mesum di Cirebon Jaring Dosen IAIN

Delapan pasangan mesum dijaring razia di hotel melati kawasan wisata Grongong Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon. (foto - ist)

Cirebon - Salah seorang dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon berinisial AK terjaring razia penyakit masyarakat yang dilancarkan aparat Polres Cirebon. Razia dilakukan di salah satu hotel melati di kawasan wisata Grongong Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, pada Jumat 23 Maret petang.
 
AK yang juga berstatus pegawai negeri sipil (PNS) dirazia saat berduaan bersama seorang perempuan di salah satu kamar hotel. Hasil klarifikasi pihak IAIN langsung kepada yang bersangkutan,  Sabtu (24/3/2018), keduanya sudah menikah secara siri sejak 2015.
 
Kegiatan Operasi Pekat di tiga hotel kelas melati di wilayah Desa Patapan Kecamatan Beber tersebut, menjaring sedikitnya delapan pasangan yang tidak bisa menunjukkan surat nikah.
 
Selain menjaring delapan pasangan, turut diamankan empat unit kendaraan roda dan tiga unit kendaraan roda empat. Setelah diamankan delapan pasangan dan kendaraan diserahkan ke Polsek Beber guna pemeriksaan lebih lanjut.
 
Kapolres Cirebon Risto Samodra menjelaskan, operasi pekat merupakan kegiatan rutin yang dilakukan jajaran Polres Cirebon. "Merazia hotel hanyalah salah satu kegiatan dari operasi pekat," katanya.
 
Sementara itu Humas IAIN Syekh Nurjati, Mohamad Arifin menyatakan, dari bukti surat pernyataan nikah yang ada, keduanya sudah menikah secara siri sejak 2015.
 
"Tadi pagi pihak rektorat sudah memanggil Pak Khusaeri, untuk meminta penjelasan langsung. Dari bukti surat pernyataan yang ditandatangani salah seorang kiai dan dua saksi, mereka berdua sudah menikah secara siri sejak 2015. Artinya, secara hukum agama sudah sah," katanya.
 
Ia mengakui, saat operasi pekat digelar keduanya memang tidak bisa menunjukkan surat keterangan nikah kepada petugas yang melaksanakan operasi karena tidak dibawa. Kejadian itu bakal diproses, hanya saja soal ada tidaknya sanksi yang dijatuhkan, tergantung dari proses tersebut.
 
Arifin mengatakan, menikah siri sudah masuk ranah pribadi, sehingga pihak lembaga tidak memiliki hak untuk melarang atau memberikan sanksi. (Jr.)**
.

Categories:Daerah,
Tags:,