Mobil Bayar Masuk Jakarta Preseden Buruk bagi Daerah Lain

Mobil Bayar Masuk Jakarta Preseden Buruk bagi Daerah Lain

Kendaraan di wilayah Jakarta memang sudah terlalu padat. (foto - ist)

Jakarta - Berbagai  tanggapan  pro kontra  menyoal usulan  kebijakan  mobil dari luar  Jakarta harus  bayar apabila  memasuki  wilayah Ibukota Jakarta terus bermuculan. Ketua YLKI Tulus Abadi menilai usulan tersebut tidak layak untuk diterapkan.
 
"Saya kira hak itu tidak layak diterapkan karena memang tidak feasible," kata Tulus, Minggu (25/3/2018). Menurutnya, apabila kebijakan itu diterapkan akan menimbulkan kebijakan 'balas dendam' dari daerah lain di luar Jakarta.
 
Sebab, lanjut Tulus nanti akan membuat kebijakan orang luar Jakarta akan meminta bayar juga bagi kendaraan Jakarta yang masuk ke daerahnya. Jadi akan memunculkan semacam balas dendam. Dan inijelas preseden buruk," katanya.
 
Tulus mengatakan, jika ingin meningkatkan pendapatan daerah dan mengurangi kemacetan, ada kebijakan yang lebih logis. Antara lain bisa dengan cara kenaikan tarif tol atau kebijakan Electonic Road Pricing (ERP). Kalau mau diterapkan bayar, itu bisa dengan instrumen kenaikan tarif tol atau ERP. 
 
"Jabodetabek itu secara administrasi memang wilayah yang berbeda, tapi secara defacto itu suatu wilayah yang satu zona," kata Tulus. Selain itu, ia juga menilai jika usulan tersebut diterapkan menjadi kebijakan akan membebani konsumen. 
 
"Selain akan menambah beban konsumen, penerapan kebijakan itu juga kontraproduktif. Nanti orang luar Jakarta juga akan minta pungutan. Jadi, kebijakan tersebut tidak sesuasi untuk diterapkan," tegasnya.

Sebelumnya, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mengusulkan agar kendaraan yang berasal dari luar Jakarta, dikenakan tarif saat masuk Ibukota. Usulan itu dipertimbangkan untuk mengatasi kemacetan. "Kan BPTJ mempunyai tanggung jawab untuk mengatur transportasi di Jabodetabek, kenapa karena kondisinya sudah emergency," kata Kepala BPTJ Bambang Prihartono.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan mempelajari usulan BPTJ terkait kebijakan tersebut. Anies mengaku belum mendapat informasi detail soal wacana itu. "Saya mau pelajari dulu. Belum ada info lebih jauh," katanya.
 
Oleh karena itu, Anies belum bisa mengungkapkan setuju atau tidak dengan konsep itu. Ia terlebih dahulu ingin mengetahui secara detail. "Saya harus baca dulu. Saya ingin tahu lengkapnya seperti apa. Kemarin saya sudah dengar, mungkin nanti dapat lengkapnya," katanya.
 
Bambang Prihartono menambahkan, wacana itu memang masih terkait rencana penerapan sistem ERP. Saat ini pengaturan ganjil-genap, pengaturan logistik, pengaturan penyediaan angkutan massal di Tol Jakarta-Cikampek baru salah satu program jangka pendek untuk mengurai kemacetan. 
 
Namun, hal itu dirasa belum cukup untuk benar-benar mengatasi masalah di Ibukota. BPTJ lalu menginisiasi usulan terkait pemberian bea masuk kepada kendaraan yang berasal dari luar Jakarta. Harapannya agar bisa membatasi jumlah kendaraan yang masuk ke jakarta. (Jr.)**
.

Categories:Nasional,
Tags:,