Bupati Bandung Barat Abubakar Resmi Jadi Tahanan KPK

Bupati Bandung Barat Abubakar Resmi Jadi Tahanan KPK

Kenakan rompi oranye, Abubakar ditahan di Rutan Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur. (foto - ist)

Jakarta - Bupati Bandung Barat Abubakar resmi jadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap. Keluar dari gedung KPK, Abubakar pun sudah mengenakan rompi oranye.

"Ditahan di Rutan Cabang KPK yang berlokasi di Pomdam Jaya Guntur untuk 20 hari ke depan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis (12/4/2018).

"Alhamdulillah sehat," kata Abubakar. Ditanya soal kasus suap yang menjeratnya, ia menyatakan akan menjalani proses hukum di KPK. "Sebagai warga negara yang baik, saya jalani saja proses hukum," katanya. 

Sebelumnya, Abubakar tiba di gedung KPK Jakarta pada Rabu 11 April 2018 malam, setelah menjalani proses pengobatan di Rumah Sakit Santo Borromeus Kota Bandung. Abubakar tiba di gedung KPK sekitar pukul 22.45 WIB.

Abubakar yang mengenakan kemeja lengan panjang putih dan peci hitam itu tampak menggunakan tongkat saat memasuki gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan. KPK pun mengumumkan Abubakar bersama bersama tiga orang lainnya sebagai tersangka suap.

Sementara itu, pihak yang diduga sebagai penerima yakni Bupati Bandung Barat Abubakar, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat Weti Lembanawati serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat Adityo.

Sementara yang diduga sebagai pemberi, yakni Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bandung Barat Asep Hikayat. Diduga, Bupati Bandung Barat meminta uang ke sejumlah kepala dinas untuk kepentingan pencalonan istrinya, Elin Suharliah sebagai cawabup periode 2018-2023.

Untuk mengumpulkan dana itu, Abubakar meminta bantuan Weti Lembanawati dan Adityo. Tim KPK juga mengamankan barang bukti sebesar Rp 435 juta terkait kasus tersebut.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Asep Hikayat disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat-1 ke-1 KUHP.

Sementara sebagai penerima, Abubakar, Weti Lembanawati dan Adityo disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999, yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Jr.)**

.

Categories:Daerah,
Tags:,