Reformasi Birokrasi Harus Dipaksa

Reformasi Birokrasi Harus Dipaksa

ilustrasi

Jakarta - Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana mengatakan untuk mereformasi birokrasi yang ada di Indonesia harus menggunakan mekanisme paksa.

"Proses reformasi birokrasi akan berhasil jika mengunakan mekanisme paksa. Jika tidak, maka akan sangat sulit dan kecil kemungkinan untuk berhasil," katanya di Jakarta, Sabtu (22/11/2014).

Menurutnya jika birokrasi saat ini menggunakan cara lama, seperti sosialisasi, imbauan, atau dengan persuasi sudah tidak tepat digunakan karena birokrat sendiri seakan enggan untuk berubah.

"Kalau sekedar persuasi sudah capek, masalahnya adalah persepsi birokrat sendiri yang merasa tidak perlu direformasi," ujarnya.

Ia mengatakan bila birokrat tidak mau berubah atau tidak mau mengikuti aturan dan standar pelayanan Nomor 25 tentang pelayanan publik maka harus dilakukan tindakan langsung oleh atasan.

"Jika sudah diingatkan sekali tetap tidak mengikuti aturan maka langsung ganti saja, tidak perlu sampai menunggu surat peringatan (SP) tiga," katanya.

Sementara Ketua Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Suhardi mengatakan birokrasi tidak hanya sebagai unit pelayanan tetapi juga sebagai "unit ekonomi".

Selain itu, menurutnya, pada kenyataannya hal tersebut sudah menjadi bagian gaya hidup birokrat sehingga akan sulit untuk mengubah jika dengan cara yang biasa.

"Kita khawatir dalam rangka memberantas korupsi dan pungutan liar (pungli) akan sulit dengan cara biasa, jadi perlu perubahan yang sangat 'radikal' bila perlu dengan cara paksa," ucapnya.

Ia menambahkan cara lain yang dapat dilakukan ialah dengan cara pemimpin harus memberikan contoh kepada bawahannya sehingga jika bawahan salah atasan dapat menegur atau memberikan sanksi tanpa ragu. (AY)

.

Categories:Nasional,
Tags:nasional,