Pengendara Ojek Pangkalan dan Angkutan Umum Unjuk Rasa

Pengendara Ojek Pangkalan dan Angkutan Umum Unjuk Rasa

Unjuk rasa pengendara ojek pangkalan dan angkutan umum di Gedung DPRD Cianjur. (foto - ist)

Cianjur - Massa pengendara ojek pangkalan dan angkutan umum berunjuk rasa di Gedung DPRD Cianjur. Ribuan pengendara gabungan massa penyedia jasa transportasi itu menuntut ditiadakannya angkutan berbasis online, yang semakin marak.

Aksi massa itu berdampak pada kondisi transportasi di Cianjur. Banyak penumpang telantar, karena ketiadaan jasa angkutan yang bisa digunakan. Jalan dipenuhi angkutan umum hanya saat mereka melakukan konvoi, sebelum berangkat ke DPRD. 

Setelah itu, massa segera berorasi dengan membawa spanduk dan poster berisi tuntutan penghapusan jasa transportasi online. "Angkutan online membuat resah warga yang masih menggantungkan hidup pada angkutan konvensional. Sebab minat pada jasa konvensional menurun," kata Tim Advokasi Pengendara Opang dan Angkum Cianjur Rudi Agan, Kamis (19/4/2018).

Ia menyatakan, segala kemudahan dan inovasi yang ditawarkan angkutan online membuat jumlah penggunanya terus meningkat. Akhirnya menjadi sesuatu yang menjanjikan dari segi lapangan kerja. rtinya, peluang kerja sebagai pengendara angkutan online makin terbuka lebar. 

Apalagi, selain diberikan gaji pokok, perusahaan juga memberikan fasilitas pendukung kinerja pada para pengemudi online. "Kemudahan itu akhirnya terkesan menenggelamkan keberadaan angkutan konvensional, yang berdampak pada pendapatan pengemudi angkutan konvensional," katanta dalam aksinya.

Oleh karena itu, alasan itu dinilai cukup untuk menjadi dasar desakan kepada pemerintah, untuk menghapus segala jenis angkutan online di Cianjur. Tindakan itu perlu dilakukan karena polemik saat ini sedikit banyak terjadi karena lambatnya respon pemerintah. 

Padahal, dalam kerangka transportasi umum, aturan yang jelas adalah dasar paling penting untuk menyelesaikan konflik kedua penyedia jasa transportasi itu.

Sejauh ini pemerintah terkait belum memiliki atau memberikan aturan jelas terkait konflik transportasi. "Kalaupun ada, belum ada sosialisasnya. Makanya, timbul keresahan bagi pengguna keduanya. Apa pemerintah menunggu jatuh korban dulu karena konflik?" tega Rudi.

Sementara itu, seluruh aspirasi maupun tuntutan yang disampaikan ditampung oleh pihak DPRD Cianjur. Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cianjur Atep Hermawan mengatakan, sejauh ini hanya bisa memberikan ruang untuk mengungkapkan aspirasi.

"Sebab, kebijakan itu berada di pemerintah pusat. Kami meminta waktu sepekan untuk meneruskan tuntutan ke Kementerian Perhubungan," kata Atep.

Ia berjanji, akan menyampaikan informasi terbaru jika memang sudah ada titik temu. Konflik dua penyedia jasa transportasi itu memang sulit diselesaikan. Perdamaian dan penandatanganan kesepakatan damai beberapa waktu lalu, ternyata tak begitu saja membuat konflik selesai. (Jr.)**

.

Categories:Daerah,
Tags:,