PSI Punya 3 Alasan Laporkan Ketua Bawaslu ke DKPP

PSI Punya 3 Alasan Laporkan Ketua Bawaslu ke DKPP

Tsamara Amany di kantor DKPP Jalan MH Thamrin Jakarta Pusat, Rabu 23 Mei 2018. (foto - ist)

Jakarta - Menyoal dugaan pelanggaran kode etik, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melaporkan ketua dan anggota Bawaslu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ketua DPP PSI Tsamara Amany Alatas menyebutkan, Bawaslu bersikap tidak netral dan tidak adil dalam menjalankan perannya sebagai pengawas Pemilu 2019.

"Bawaslu adalah wasit dalam pertandingan pemilu 2019. Saat kita melihat Bawaslu tidak netral dan tidak adil, kami jadi mempertanyakan komitmen Bawaslu terhadap Pemilu 2019. Jangan sampai muncul kecurigaan di benak publik dan kita semua tentang bagaimana nanti hasil pemilu 2019 ketika wasit pemilunya tidak adil," kata Tsamara di kantor DKPP Jalan MH Thamrin Jakarta Pusat, Rabu (23/5/2018).

"Kami sadar, pelaporan itu adalah risiko politik yang kami tempuh. Kami tidak takut dipenjara kalau penjara adalah harga yang harus kami bayar dalam perjuangan politik kami," katanya.

Lewat alasan itu, PSI mantap melaporkan Ketua Bawaslu Abhan dan anggotanya ke DKPP. Menurut Tsamara, pilihan itu adalah risiko politik yang ditempuh. "Kami siap untuk dipenjara tapi itu bukan karena kami salah, tapi karena kami dizalimi. Kami sadar ini risiko atas nilai-nilai yang kami perjuangkan," tegas Tsamara.

Bawaslu meneruskan pelanggaran pidana pemilu PSI itu ke Bareskrim, karena diduga melakukan kampanye di luar jadwal. PSI sendiri telah memenuhi panggilan Bareskrim Selasa untuk memberikan keterangan. PSI diduga melakukan iklan kampanye di Jawa Pos edisi 23 April 2018, yang memuat tulisan 'Alternatif Cawapres dan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo'.

PSI melaporkan Ketua Bawaslu Abhan dan anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin atas dugaan pelanggaran kode etik, dengan beberapa alasan. Hal pertama Bawaslu dianggap melampaui batas dengan meminta kepolisian untuk segera menetapkan Sekjen PSI Raja Juli Antoni dan Wasekjen PSI Chandra Wiguna sebagai tersangka.

Selain itu, Bawaslu disebut baru menjelaskan definisi citra diri setelah iklan PSI dibuat, serta Bawaslu dianggap tidak konsisten dalam memberikan sanksi. Tsamara mengatakan, sebelumnya Bawaslu menyatakan akan memberi sanksi administrasi, namun melanjutkan proses hukum dengan melaporkan ke kepolisian.

Dalam iklan itu ditampilkan pula foto Jokowi, lambang PSI, nomor urut peserta pemilu PSI, serta nama dan foto calon cawapres dan calon menteri periode 2019-2024. Toni dan Chandra dijerat Pasal 492 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dengan sanksi hukuman penjara maksimal 1 tahun dan denda maksimal Rp 12 juta. (Jr.)**

.

Categories:Politik,
Tags:,