BPR Mega Karsa Mandiri Depok Dilikuidasi, LPS Bayar Nasabah

BPR Mega Karsa Mandiri Depok Dilikuidasi, LPS Bayar Nasabah

Konferensi pers pencabutan izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Mega Karsa Mandiri. (foto - ist)

Bandung - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Mega Karsa Mandiri. Pencabutan izin dilakukan sejak 5 Juni 2018 lewat Keputusan Anggota Dewan Komisioner (KADK) Nomor KEP-104/D.03/2018.

Dengan dikeluarkannya keputusan itu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi terhadap BPR, yang berkantor pusat di Jalan Cinere Raya Blok M Kota Depok.

Kepala Regional 2 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Barat Sarwono mengatakan, sebelum dilakukan pencabutan izin usaha, BPR itu telah masuk dalam status Dalam Pengawasan Khusus OJK sejak 1 Maret 2018. Itu karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau Capital Adequacy Ratio (CAR) kurang dari 0 persen.

Penetapan status Dalam Pengawasan Khusus ditujukan agar Pengurus dan Tim Kurator sebagai pihak yang mewakili Pemegang Saham Pengendali, melakukan upaya penyehatan dalam waktu yang ditentukan. Termasuk memfasilitasi untuk mendapatkan investor yang berminat untuk mengambil-alih.

"Namun, sampai batas waktu yang ditentukan, upaya penyehatan yang dilakukan tidak berhasil dan tidak bisa mendapatkan investor, sehingga kondisi BPR semakin memburuk," ujarnya saat konferensi pers di Bandung, Selasa (5/6/2018).

Sementara itu, Sekretaris Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Samsu Adi Nugroho mengatakan, dengan dicabutnya izin usaha, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai dengan UU yang berlaku.

Untuk pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah PT BPR Rakyat Mega Karsa Mandiri, LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang layak dibayar dan tidak layak dibayar. 

Rekonsiliasi dan verifikasi akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja, sejak tanggal pencabutan izin usaha. "Kami imbau nasabah tetap tenang dan tidak terpancing untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pelaksanaan penjaminan dan likuidasi. Kepada karyawan diharapkan tetap membantu proses pelaksanaan penjaminan dan likuidasi," katanya. (Jr.)**

.

Categories:Perbankan,
Tags:,

terkait

    Tidak ada artikel terkait