Kejari Tetapkan Ketua DPC PDIP Lhokseumawe sebagai Buronan

Kejari Tetapkan Ketua DPC PDIP Lhokseumawe sebagai Buronan

Ketua DPC PDI Perjuangan Lhokseumawe Aceh Husaini Setiawan. (foto - ist)

Aceh - Ketua DPC PDI Perjuangan Lhokseumawe Aceh, Husaini Setiawan ditetapkan sebagai buronan dalam daftar pencarian orang (DPO) oleh Kejaksaan Negeri Lhokseumawe.
 
Diketahui, hal itu tertuang dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 434/PID.SUS/2013 tanggal 25 Januari 2016. Husaini, menurut Kejaksaan Lhoksemawe melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
 
Ia diduga melakukan tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) di Dinas Kesehatan Lhokseumawe tahun 2011. Pihak Kejari Lhokseumawe sudah beberapa kali memanggil Husaini, namun panggilan itu tidak digubris. "Kami anggap Husaini melarikan diri dan ditetapkan sebagai DPO," kata Kepala Seksie Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, Feri Ihsan, Minggu (8/7/2018).
 
Pada akhir Juni 2018, kejaksaan telah menerima salinan surat putusan Mahkamah Agung, yang menolak permohonan kasasi terdakwa Husaini Setiawan. Dengan demikian, terdakwa Husaini sudah berstatus terpidana. Penetapan itu sesuai surat putusan Kasasi nomor 342 K/Pidsus/2015.
 
Sementara itu, Husaini mengaku terkejut ketika mendengar putusan Mahkamah Agung yang menetapkan dirinya sebagai DPO. Padahal, ia mengklaim sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak melakukan perbuatan yang merugikan negara dan dinyatakan bebas.
 
"Ini penzaliman, ini kasus Alkes tahun 2011, kemudian tahun 2014 saya dibebaskan murni karena tidak terbukti, kenapa tiba-tiba sekarang saya jadi DPO? Ini aneh dan semacam ada permainan," kata Husaini, yang merupakan Direktur PT Kana Farma Indonesia, selaku rekanan proyek pengadaan Alkes tersebut.
 
Ia pun mempertanyakan dasar penetapannya masuk dalam DPO. Menurutnya, ia sudah terbukti tidak merugikan negara. Bahkan, Husaini yang juga timses Jokowi di Aceh mengaku sangat dirugikan akibat kasus tersebut.
 
Karena perusahaannya di-blacklist, sehingga setiap tahun ia dirugikan mencapai miliaran rupiah. Belum lagi harus merogoh uang saat proses persidangan beberapa tahun lalu, dan membayar denda serta membayar barang yang hilang.
 
Sebelumnya, Kejari Lhokseumawe sudah mengeksekusi mantan Kepala Dinas Kesehatan Lhokseumawe Sarjani Yunus, dan mantan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Lhokseumawe, Helma Faidar. 
 
Keduanya dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan pada 1 Agustus 2017. Dalam perkara korupsi pengadaan alkes senilai Rp 4,8 miliar di bawah Dinkes Lhokseumawe tahun 2011 itu, turut merugikan negara Rp 3,5 miliar. (Jr.)**
.

Categories:Daerah,
Tags:,