Menaker Laporkan Hartanya ke KPK

Menaker Laporkan Hartanya ke KPK

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri (tengah) didampingi Deputi Pencegahan yang juga Juru Bicara KPK Johan Budi (kiri) menjawab pertanyaan wartawan usai menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Gedung KPK, Jakarta, Senin (24/11). A

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri melaporkan harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Sudah menjadi kewajiban. Hari ini saya menyerahkan LHKPN ke KPK, diterima Pak Zul(karnain) dan Johan Budi, ya sudah itu saja," kata Hanif di gedung KPK Jakarta, Senin (24/11/2014).

Hanif adalah menteri ketigabelas yang menyerahkan LHKPN ke KPK. Sebelum Hanif, ada Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Perumahan Rakyat dan Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono.

Selain itu, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah AAGN Puspayoga, Pemuda dan Olah Raga Imam Nahrawi, Menteri Keuangan Bambang Brodjojonegoro, Menteri Kesehatan Nila Juwita F Moeloek, Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Pariwisata Arif Yahya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokorasi Yuddy Chrisnandi dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo yang sudah menyerahkan LHKPN.

Namun mantan anggota DPR dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) periode 2009-2014 tersebut tidak menyebutkan harta kekayaannya.

"Wah, kalau (total harta) itu ada deh," ungkap Hanif.

Hanif mengakui ada penambahan harta sedikit.

"Ya ada penambahan tapi sedikit, nanti tanya Pak Johan (Budi) saja. Penambahan karena pengaruh kenaikan harga, kayak begitu saja," tambah Hanif.

Hanif mengungkapkan bahwa ia terakhir melaporkan saat masih menjadi anggota legislatif di DPR.

"(Terakhir lapor) waktu di DPR, 2009 berarti ya," jawab Hanif.

Saat dicari di laman internet www.acch.kpk.go.id, nama Hanif tidak ditemukan, laman tersebut adalah laman resmi yang memperlihatkan LHKPN para penyelenggara negara.

Juru Bicara KPK Johan Budi menjelaskan bahwa berkas LHKPN milik Hanif sudah lengkap.

"Tadi sudah lengkap, sudah dikasih tanda terima, tapi belum diverifikasi. Setelah diverifikasi baru diumumkan, sekarang belum diverifikasi, baru dikasih tanda terima bahwa yang bersangkutan udah," kata Johan.

Selain menyerahkan LHKPN, menurut Johan, Hanif juga diminta untuk membuat Program Pengendalian Gratifikasi di Kemenakertrans.

KPK memberi waktu hingga tiga bulan pasca pelantikan menteri agar para menteri dalam Kabinet Kerja menyerahkan LHKPN.

"Sebenernya kita memberi waktu 2-3 bulan, kan dilantiknya baru kemarin." tambah Johan.

Sedangkan untuk anggota DPR periode 2014-2019 menurut Johan baru ada sekitar 30-an orang yang melaporkan LHKPN dari 550 anggota dewan.

"DPR lebih dari 30-an, karena banyak anggota DPR yang lama, gak ada yang baru yang perlu dilaporkan, tapi DPR yang sekarang harus lapor. Kita kan kasih waktu 2-3 bulan," ungkap Johan.

Sebagai anggota DPR 2009-2014, Hanif ditempatkan di Komisi X DPR RI yang mengurusi masalah Pendidikan, Olahraga, Pariwisata, Kesenian dan Kebudayaan.

Ia bergabung dengan PKB sejak 1998 dan pernah menjabat sebagai Wakil Sekjen DPP PKB 2005-2010, Wakil Ketua Umum Dewan Koordinasi Nasional gerakan Pemuda Partai Kebangkitan Bangsa (DKN Garda Bangsa) 2006-2011 hingga Sekjen DPP PKB pada 2014.

Hanif juga pernah menjadi staf khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar yang juga Ketua Umum PKB. (AY)

.

Categories:Nasional,
Tags:nasional,