Sempurnakan UU Perkawinan untuk Cegah Perkawinan Anak

Sempurnakan UU Perkawinan untuk Cegah Perkawinan Anak

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise. (foto - ist)

Jakarta - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise mendorong batas terendah perkawinan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinaikkan, terutama bagi perempuan untuk mencegah pernikahan anak.
 
"Usia minimal 16 tahun bagi perempuan, tergolong masih usia anak atau belum dewasa," kata Yohana saat menjadi pembicara kunci pada Diskusi Media tentang "Perkawinan Anak" di Jakarta, Senin (6/8/2018).
 
Menurutnya, batas terendah usia perkawinan pada UU Perkawinan justru mendorong perkawinan anak, sehingga batasnya perlu dinaikkan. Di mana UU Perkawinan mengatur perkawinan hanya diizinkan jika laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun dan perempuan mencapai usia 16 tahun, serta memenuhi syarat perkawinan.
 
"Oleh karena itu, penyempurnaan UU Perkawinan terkait usia perkawinan, menjadi kebutuhan yang mendesak. Untuk itu, perlu ada intervensi dari pemerintah untuk menghentikan praktik perkawinan usia anak," katanya.
 
Yohana mengatakan, perkawinan anak berbahaya dan merampas hak-hak anak yang seharusnya dijamin oleh negara. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, satu dari empat anak perempuan di Indonesia telah menikah pada umur kurang dari 18 tahun pada 2008 hingga 2015.
 
Tercatat 1.348.886 anak perempuan telah menikah di bawah usia 18 tahun pada 2012. Bahkan, setiap tahun sekitar 300.000 anak perempuan di Indonesia menikah di bawah usia 16 tahun. (Jr.)**
.

Categories:Nasional,
Tags:,