Walikota Surabaya Digugat Warga Kampung Dolly

Walikota Surabaya Digugat Warga Kampung Dolly

Massa yang mengatasnamakan warga Kampung Dolly berunjuk rasa. (foto - ist)

Surabaya - Sejumlah orang yang mengatasnamakan warga Kampung Dolly menggugat Walikota Surabaya Tri Rismaharini Rp 270 miliar. Mereka menggugat ke Pengadilan Negeri Surabaya lewat mekanisme class action.

Sejak Walikota Surabaya menutup total lokalisasi Dolly pada 2015, warga praktis kehilangan pekerjaan. "Jangan mengusik ketenangan Dolly yang sudah tertata dengan tatanan baru. Jangan hanya segelintir orang tidak suka merusak Dolly yang sudah tenang," sebut Risma, Jumat (31/8/2018).

Sejauh ini, ia pun belum tahu pasti bentuk class action yang dimaksud. Namun, ia meyakini, hal itu hanya ulah sebagian kecil warga yang tidak suka warga Dolly berkembang menjadi warga normal. "Mereka perlu dukungan dan lingkungan yang normal. Ayo mana tunjukkan warga yang class action itu ber-KTP Dolly," tegas Risma.

Menurutnya, jangan sampai segelintir orang malah menyalahkan orang banyak. Apalagi saat ini warga Dolly sudah banyak yang nyaman dengan dunia baru, yang lebih mendukung masa depan anak di eks lokalisasi terbesar di Asia Tenggara itu.

Penutupan Dolly lanjutnya, sudah tepat yang diikuti solusi. Banyak usaha warga Dolly yang sudah  berkembang. Mulai sablon, batik hingga sandal. Usaha baru itu sebagai ganti sumber perekonomian yang lebih beradab selain prostitusi.

Begitu pula, aspek kenyamanan hidup anak-anak yang bermukim di kawasan eks lokalisasi Dolly. Anak-anak di Dolly berhak memiliki masa depan yang baik. Sama dengan anak di wilayah Surabaya lainnya. (Jr.)**

.

Categories:Daerah,
Tags:,