Korupsi BLBI Rp 4,5 Triliun, Eks Kepala BPPN Dituntut 15 Tahun

Korupsi BLBI Rp 4,5 Triliun, Eks Kepala BPPN Dituntut 15 Tahun

Sidang mantan Kepala BPPN Syarifuddin Arsyad Temenggung di Pengadilan Tipikor Jakarta Senin 3 September 2018. (foto - ist)

Jakarta - Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menuntut mantan Kepala BPPN Syarifuddin Arsyad Temenggung pidana 15 tahun penjara. Menurut Jaksa, Syafruddin terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, dalam kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
 
"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 15 tahun penjara dikurangi selama ditahan dan denda Rp 1 miliar subsidair 6 bulan kurungan, dengan perintah terdakwa ditahan," kata Jaksa Penuntut KPK Haerudin saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (3/9/2018).
 
Menurut Jaksa, hal yang memberatkan terdakwa diyakini secara sadar melakukan perbuatannya. Sedangkan hal yang meringankan terdakwa berlaku sopan dan tidak pernah dihukum.
 
"Hal yang memberatkan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintah bersih dari KKN. Terdakwa melakukan peran yang besar dalam melaksanakan kejahatan," katanya.
 
Jaksa menyebutkan, Syafruddin bekerjasama dengan mantan Komite Kebijakan Sektor Keuangan Keuangan (KKSK) Dorojatun Kuntjoro Jakti. Hal itu untuk menghapus utang BDNI kepada petani tambak, yang dijamin PT Dipasena Citra Darmadja (DCD) dan PT Wachyuni Mandira (WM).
 
Seperti diketahui, Syafruddin didakwa merugikan negara Rp 4,5 triliun terkait BLBI. Kerugian itu berkaitan dengan penerbitan surat keterangan lunas (SKL) dari BPPN terhadap Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), yang dimiliki pengusaha Sjamsul Nursalim.
 
Perbuatan itu disebut jaksa KPK dilakukan Syafruddin bersama Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih S Nursalim, serta Dorojatun Kuntjoro Jakti selaku Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK).
 
Jaksa menyatakan, Syafruddin menghapus piutang BDNI kepada petani tambak yang dijamin PT Dipasena Citra Darmadja dan PT Wachyuni Mandira, serta surat pemenuhan kewajiban pemegang saham meski Sjamsul belum menyelesaikan kewajibannya yang seolah-olah piutang lancar atau misrepresentasi. (Jr.)**
.

Categories:Nasional,
Tags:,