Ingkar Janji PT EJFS PTE Ltd atas PT ADI Berbuntut Panjang

Ingkar Janji PT EJFS PTE Ltd atas PT ADI Berbuntut Panjang

(foto - dung)

Jakarta - Ingkar janji atau wanprestasi PT Aquamarine Divindo Inspection (EJFS) PTE Ltd terhadap PT Aquamarine Divindo Inspection (ADI) saat di bawahi Yunus Nafik, terkait pengerjaan mooring dan hook up untuk pengeboran minyak lepas pantai berbuntut panjang.
 
Kini PT ADI mengajukan sita jaminan terhadap EJFS, perusahaan yang bergerak untuk kelancaran proses pengeboran minyak lepas pantai. EJFS perusahaan asal Singapura yang beroperasi di Indonesia.
 
Sita jaminan yang diajukan PT ADI, yakni Kapal FSO Federal II milik EJFS yang saat ini berada di perairan Kepulauan Seribu Jakarta. Dalam waktu dekat kapal itu juga akan ditarik ke Singapura, sehingga sebelum pindah tangan harus sita sebagai jaminan. 
 
Selain kapal, sita jaminan yang diajukan PT ADI adalah saham EJFS yang ada di Indonesia. "Upaya sita jaminan diajukan karena EJFS belum membayar sisa kewajiban kepada klien kami sebesar 4.174.950 dolar Amerika (setara Rp 60 miliar)," kata Harry Afrizal, kuasa hukum PT ADI di Jakarta, Rabu (5/9/2018).
 
Harry menjelaskan, EJFS harus membayar sisa kewajiban kepada kliennya karena sesuai putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, yang dikuatkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta maka EJFS wajib membayar sebesar 4,174.950 dolar AS. 
 
Namun EJFS belum mengakui dan menerima telah melakukan wanprestasi sehingga mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). "Karena itu, PT ADI akan mengajukan sita jaminan dalam permohonan kasasi ke MA. Kta akan ajukan kembali di tingkat kasasi ke Mahkamah Agung," jelasnya.
 
Harry mengatakan, perkara gugatan itu bermula dari perjanjian antara PT ADI dengan EJFS tentang pekerjaan Mooring dan Hook up yang ditandatangani di Singapura pada 7 Juli 2014. Setelah itu, pada 1 September 2014, kapal FSO Federal II milik Eastern Jason tiba di tempat mooring and hook up yakni di Widuri Fileld milik CNOOC SEA Ltd selaku pemilik konsesi ladang minyak.
 
Kapal itu tiba terlambat dari waktu yang telah disepakati antara PT ADI dan Eastern Jason, yakni harusnya pada tanggal 26 Agustus 2016. Sedangkan PT ADI telah berada di lokasi sesuai yang disepakati di dalam perjanjian. 
 
Pengerjaan mooring dan hook up juga terjadi berbagai kendala akibat kesalahan yang menjadi tanggung jawab Eastrn Jason, sehingga pekerjaan ini membutuhkan waktu cukup lama untuk mengatasi dan menyelesaikannya. 
 
Kendala itu lanjut Harry, hilangnya pelampung penanda rantai (buoy), mooring winch tidak mampu mengangkat rantai dari dasar laut, rusaknya pompa hydrolic winch, pengikat rantai tidak sesuai mata rantai dan rantai penghubung, rusaknya load indicator dan pemasangan riser. 
 
"Ke semua itu menjadi kewajiban dan tanggung jawab Eastern Jason Fabrication Services Pte, Ltd. Meski terjadi kendala, PT ADI telah menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan baik sesuai dengan perjanjian," paparnya.
 
PT ADI juga telah menyerah-terimakannya kepada Eastern Jason Fabrication Services Pte, Ltd dan Cnoocses Ltd pada tanggal 6 Desember 2014. Pekerjaan itu sudah mendapatkan sertifikasi dari Biro Klasifikasi Indonesia. "Hingga saat ini Eastern Jason tidak membayarkan kewajibannya kepada PT ADI, sehingga Eastern dinyatakan ingkar janji (wanprestasi) dan perkaranya sudah diputus di PN dan PT," katanya.
 
Dikonfirmasi, IDG Praharyan Jayadiputra dari WNLP Counselors at Law, kuasa hukum EJFS mengatakan, berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia sah-sah saja para pihak yang berperkara mengupayakan sita jaminan. 
 
Upaya serupa juga telah  lakukan pihaknya. Bahkan sejak awal gugatan didaftarkan di PN Jakarta Selatan terhadap aset yang dimiliki oleh PT Aquamarine Divindo Inspection. "Bahwa patut diingat, pengajuan sita jaminan wajib didasarkan pada argumentasi hukum logis yang didukung dengan bukti yang valid, bukan berdasarkan prasangka atau dugaan semata. Terlebih ketika putusan pengadilan belum 'final and binding'," katanya.
 
"Selain itu, kami memiliki hak untuk melakukan upaya hukum, yang telah kami tempuh melalui kasasi di MA. Untuk sementara mari kita kawal bersama menangani kasus ini, sehingga kasus "Sapi-Kambing" yang pernah terjadi di PN Jakarta Selatan tidak terulang kembali," tambahnya.
 
Pada dasarnya, kasus ini dimenangkan PT ADI. Namun, sayangnya kuasa hukum Yunus Nafik menyarankan Yunus Nafik menyuap Panitera PN Jaksel. Ini sebuah keawaman Yunus Nafik. "Yunus Nafik tak paham, pada PT Adi yang dipimpinnya tidak salah, yang salah Eastern Jason. Ia melihat peluang itu, jadi Yunus diamankan KPK bukan karena kesalahan pengerjaan PT ADI yang dipimpinnya, tapi karena kesalahan kuasa hukumnya," tutup Harry. (Jr.)**

 

.

Categories:Nasional,
Tags:,