Mendesak, Flyover di Jalan Soekarno Hatta - Kiaracondong

Mendesak, Flyover di Jalan Soekarno Hatta - Kiaracondong

Kemacetan di Jalan Soekarno Hatta arah Samsat terjadi sepanjang hari. (foto - ist)

Bandung - Jalan  Soekarno  Hatta  dari  barat  di  sekitar  Cibeureum  hingga  Timur di  Cibiru  yang  menjadi  wewenang pemerintah pusat itu kerap dilanda kemacetan setiap hari. Apalagi di jam sibuk seperti jam pergi dan pulang kerja, terutama di perempatan Kiaracondong.
 
Menyikapi kondisi itu, Pejabat Pembuat Komitmen Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Bina Marga Kementerian PUPR Indra Cahya menyebutkan, di Kota Bandung harusnya ada 5 flyover. Dalam kurun 15 tahun terakhir baru 2 flyover yang tebangun di jalan nasional, yakni flyover Kiaracondong -Antapani dan flyover Pasupati.
 
"Flyover lainnya yang masih tertunda antara lain flyover Kopo-Leuwipanjang sepanjang 1,3 km, dan flyover Kiaracondong-Buahbatu sepanjang 2 kmr. Mungkin nanti yang ketiga yang menjadi usulan Kota Bandung dan distudi oleh DBMP Kota Bandung, yakni underpass Cibiru," kata Indra saat on air di PRFM, Senin (10/9/2018).
 
Ia mengakui, ada beberapa kendala yang dihadapi pihaknya dalam pembangunan flyover dan undepass tersebut. Salah satunya koordinasi mulai dari pembebasan lahan. Contoh, untuk pembebasan lahan pembangunan flyover Kopo, sejak tahun 2012 sudah dialokasikan dananya.
 
Hanya saja sampai sekarang baru 90 persen lahan yang dibebaskan dari total luas lahan 1,7 hektar. "Untuk kebutuhan flyover Kiaracondong - Buahbatu, pembebasan lahan masih belum terealisasi dari kebutuhan lahan 1,68 hektar," katanya.
 
Khusus di persimpangan Buahbatu-Kiaracondong seorang pengendara bisa membutuhkan waktu 40-60 menit. Sehingga flyover di kawasan iut dirasa sudah sangat mendesak. "Itu memang kami menyadari, harus segera dibangun. Namun beberapa hal ada masalah administrasi dan progres pembebasan lahan masih belum berjalan," tegasnya.
 
Untuk itu, di bawah kepemimpinan baru, baik Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat maupun Oded M Danial sebagai Walikota Bandung, Indra berharap ada komunikasi yang intensif. Mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah kota untuk pembangunan flyover dan underpass.
 
"Memang beberapa hal tadi masalah proses pembebasan lahan memang kita berbagi tanggung jawab. Jadi biasanya biaya pembebasan lahan itu dilaksanakan pemerintah daerah, dalam hal ini bisa pemerintah kota, atau Pemprov Jabar," tambahnya.

Sedangkan pemerintah pusat akan bekerja pada tahap konstruksi. Karena ada proyek Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR), Indra menyebut jika flyover Kopo dan flyover Kiaracondong akan digabung pembangunannya dalam proyek itu. (Jr.)**

.

Categories:Bandung,
Tags:,