Guru Honorer se-Kabupaten Bekasi Gelar Aksi Mogok

Guru Honorer se-Kabupaten Bekasi Gelar Aksi Mogok

Aksi demo guru honorer Kabupaten Bekasi di depan Kantor Pemkab Bekasi kawasan Deltamas Cikarang Pusat. (foto -@Riyan91H)

Bekasi - Ketentuan syarat batas usia maksimal 35 tahun bagi guru honorer untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini, berbuntut panjang. Pasalnya, Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) No. 36 Tahun 2018 menyulut gelombang protes ribuan guru honorer di berbagai daerah yang melayangkan berbagai tuntutan.
 
Demikian diungkapkan, pendiri LSM Jendela Informasi (Jeko) Bekasi Hery Pandapotan, menanggapi aksi ribuan guru honorer se-Kabupaten Bekasi di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, kawasan Deltamas Cikarang Pusat, Senin (24/9/2018).
 
Menurutnya, pemda khususnya Pemkab Bekasi segera memikirkan dan mencarikan solusi, terkait tuntutan yang diajukan para guru honorer. Sebab itu akan berdampak tidak baik, jika para guru honorer benar-benar melakukan aksi mogok mengajar yang akan mengorbankan anak didik.

"Kita pahami tuntutan mereka karena memang keadaan ekonomi dan biaya kebutuhan hidup cukup tinggi. Namun, kita juga tidak menginginkan kalau aksi tuntut menuntut itu mengorbankan generasi penerus," tegasnya, Senin (24/9/2018).

Bob sapaan akrabnya mengatakan, meski perwakilan guru honorer sudah bertemu bupati, kabarnya mereka mengalami kekecewaan. Sebab, Bupati Bekasi sendiri belum bisa mengambil sikap keberpihakan dengan tuntutan mereka. Alhasil, kabarnya ancaman mogok guru honorer se-Kabupaten Bekasi pun akan terjadi.

Oleh karena  itu, ia meminta pemerintah kembali membuka dialog dengan para guru honorer yang akan melakukan mogok mengajar di beberapa daerah, termasuk di Kabupaten Bekasi. Sebab, guru honorer hanya upaya menagih janji pemerintah yang akan mengangkat guru honorer menjadi PNS.

Seperti diketahui, ribuan guru honorer se-Kabupaten Bekasi yang tergabung dalam FPHI menyatakan empat tuntutan. Yakni SK-kan seluruh honorer di Kabupaten Bekasi dengan SK Bupati, sejahterakan guru honorer se-Kabupaten Bekasi minimal UMK yang dianggarkan APBD 2019, berikan jaminan kesehatan untuk seluruh honorer Kabupaten Bekasi dan databasekan honorer se-Kabupaten Bekasi dalam database BKD," katanya. (Jr.)**

.

Categories:Daerah,
Tags:,