KPK Sita Dokumen Perencanaan Meikarta Usai Geledah 12 Lokasi

KPK Sita Dokumen Perencanaan Meikarta Usai Geledah 12 Lokasi

Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (foto - ist)

Jakarta - Sejumlah dokumen terkait proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi disita, setelah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah 12 lokasi. Salah satu dokumen yang disita, yakni soal perencanaan proyek Meikarta yang digarap Lippo Group.
 
"Ya, penyidik menyita dokumen perencanaan proyek Meikarta," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Kamis (18/10/2018). Tim penyidik KPK telah menggeledah 12 lokasi pada Rabu 17 Oktober, mulai dari pagi hingga malam hari.
 
Saat ini, penyidik pun masih menggeledah dua lokasi, yakni Kantor Lippo Cikarang dan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) di Hotel Antero Cikarang Kabupaten Bekasi. Sementara sepuluh lokasi lainnya yang digeledah antara lain rumah Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, rumah dan kantor Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan kantor PT Lippo Karawaci Tbk.
 
Lalu kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi, Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, dan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi, rumah CEO Lippo Group James Riady di Tangerang, dan Apartemen Trivium Terrace.
 
Seperti diketahui, KPK telah menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka, dalam kasus dugaan suap terkait izin proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Selain Bupati Neneng, KPK juga menjerat delapan orang lainnya dalam kasus itu.
 
Antara lain Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Jamaludi, Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi, Sahat MBJ Nahar, Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi.
 
Kemudian, Billy Sindoro, Direktur Operasional Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djajaja Purnama selaku konsultan Lippo Group, serta Henry Jasmen pegawai Lippo Group. Bupati Neneng dan sejumlah pihak diduga menerima hadiah atau janji Rp 13 miliar. Diduga realisasi pemberian sampai saat ini sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa kepala dinas. (Jr.)**
.

Categories:Nasional,
Tags:,