Tak Beralasan Larangan Munas Golkar di Bali

Tak Beralasan Larangan Munas Golkar di Bali

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (ketiga kiri) bersama sejumlah petinggi dan pengurus partai Golkar lainnya memberikan keterangan pers terkait Munas ke-7 Partai Golkar di Jakarta, Selasa (25/11). Aburizal Bakrie menjelaskan terkait bentrok di DPP

Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie (ARB), enggan merespon saran Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, yang meminta Partai Golkar tidak menggelar Musyawarah Nasional (Munas) di Bali. 

Menurut Ical, tidak ada kebijakan yang mengatur partai politik harus meminta izin kepada pihak berwajib untuk melaksanakan Munas. "Dalam Undang Undang tidak diperlukan izin bagi partai politik untuk Munas. Yang ada hanya pemberitahuan, apakah ditolak atau tidak pemberitahuan itu," kata Ical, dalam konferensi pers di Tower Bakrie di Epicentrum-Kuningan, Jakarta, Selasa (25/11).

Mengenai pernyataan anggota Golkar, Yoris Raweyai yang mendesak Polri melarang Golkar menyelenggarakan Munas di Bali, Ical pun enggan menggubris. Diakui, pihaknya telah membicarakan hal itu dengan kepolisian. "Mudah-mudahan tidak ada alasan bagi Polri (melarang). Saya sudah berbicara dengan Kapolri, tidak ada alasan untuk melakukan satu pembatalan seperti yang disampaikan beliau itu (Yoris)," katanya.

Sebelumnya, Menko Polhukam, Tedjo Edhy Purdijatno meminta DPP Partai Golkar agar tidak memaksakan diri menggelar Munas di Bali. Bila Munas tetap dipaksakan dan menimbulkan kericuhan bisa mengancam industri pariwisata di Bali. Sebab, hingga saat ini situasi konflik internal Golkar belum usai.

Menurutnya, banyaknya kader yang akan menghadiri Munas dapat memicu potensi konflik lanjutan dan bisa memberi citra buruk bagi bangsa. Paling buruk, negara-negara asal wisatawan mancanegara bakal menetapkan 'travel warning'.

"Berani memilih mana yang lebih penting untuk kepentingan bangsa dan negara. Harusnya begitu dong, kalau Golkar kan kapan saja bisa," ungkapnya. (Jr.)**

.

Categories:Politik,