Bancakan dana hibah Kabupaten Tasikmalaya Didesak Dibuka

Tasikmalaya - Sejumlah elemen masyarakat mendesak Pemkab Tasikmalaya agar segera membuka identitas dan ­legalitas yayasan penerima hibah. Hal itu sejalan de­ngan Undang-Undang Nomor 14/2018, tentang Keterbukaan Informasi Publik.

 

Menurut Pelaksana Tugas Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sudah ada di tiap organisasi perangkat daerah (OPD) dan Bagian Humas. "Sudah ada PPID di masing-masing OPD, sesuai leading sector untuk hal yang  bersifat teknis. Sementara, untuk yang bersifat koordinatif, ada di Bagian Humas," katanya.

 

Untuk itu, masyarakat yang ingin mendapatkan informasi dipersilakan mendatangi institusi itu. Mengenai apakah data yang diberi­kan dapat berupa proses verifikasi hingga keabsahan legalitas ya­yasan penerima hibah menurut Ade, secara normatif.

 

"Terkait informasi publik yang diperbolehkan menurut aturan, tentu enggak keberatan," katanya. Ia kembali mempersilakan menghubungi PPID, terkait dengan perincian data atau informasi apa saja yang dapat di­peroleh masyarakat. 

 

Menurutnya, pihaknya akan mengoptimalkan pengawasan terhadap program dana hibah, mulai dari tahap perencanaan hingga tahap evaluasi. Hal itu untuk meminimalkan penyele­wengan dan memberi catatan evaluasi atas kasus pemotongan dana hibah 2017.

 

"Terdapat prinsip kehati-hatian dan pengawasan yang ditinggal. Selain itu, perlu ada regulasi yang lebih baik dalam hal peraturan bupati agar lebih detail dan teknis. De­ngan demikian, penyele­wengan dapat diminimalkan," tegas Ade.

 

Seperti diketahui, sejumlah mahasiswa dan warga berunjuk rasa di depan Kantor Bupati Tasikmalaya. Mereka mendesak pem­kab untuk mengusut tuntas kasus dugaan penyeleweng­an dana hibah. Me­reka juga menuntut pemkab bersi­kap transparan, terkait identitas dan legalitas para penerima dana hibah.

 

Pengunjuk rasa merupakan gabungan dari Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya, Serikat Pejuang Rakyat Indo­nesia dan Himpunan Pedagang Kaki Lima Singaparna. Mereka juga meminta Polda Jabar agar mengembang­kan kasus dugaan korupsi dana hibah 2017, yang menjerat enam aparatur sipil negara (ASN) Kabupaten Tasikmalaya.

 

Polda baru menyidik dan menetapkan tersangka pemotongan dana hibah kepada 21 yayasan. Padahal, jumlah ya­yasan/­lembaga penerima bantuan pemerintah tahun anggaran 2017 mencapai ratusan. "Kami menuntut penegakan supremasi hukum," ungkapnya.  (Jr.)**