Jadi Tersangka Dua Hakim PN Jaksel langsung ditahan KPK

Jadi Tersangka Dua Hakim PN Jaksel langsung ditahan KPK

Hakim PN Jaksel Iswahyu Widodo langsung ditahan KPK setelah menjalani pemeriksaan. (foto - ist)

Jakarta - Hakim Pengadilan Negeri  (PN)  Jakarta Selatan  (Jaksel) Iswahyu Widodo langsung ditahan KPK, setelah menjalani pemeriksaan. Tersangka Iswahyu pun hanya diam ketika ditanya wartawan terkait perkara yang menjeratnya.
 
Hakim Iswahyu keluar sekitar pukul 01.15 WIB, yang sudah mengenakan rompi tahanan KPK warna oranye, Kamis (29/11/2018). KPK lebih dulu menahan hakim PN Jaksel Irwan, panitera pengganti PN Jaktim M Ramadhan dan pengacara Arif Fitrawan.
 
Dua hakim PN Jaksel, Iswahyu dan Irwan serta panitera pengganti PN Jaktim M Ramadhan telah ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Suap terkait perkara perdata, yakni akuisisi PT Citra Lampia Mandiri oleh PT Asia Pacific Mining Resources yang digelar di PN Jaksel.
 
Keduanya diduga telah menerima suap Rp 150 juta dan dijanjikan Rp 500 juta dari pihak penggugat, Arif Fitrawan. Uang Rp 150 juta diterima Widodo dan Irwan dari Arif lewat perantara Muhammad Ramadhan.
 
Uang diberikan untuk mempengaruhi putusan sela agar tidak putus NO, yang sudah diketok pada Agustus 2018. Widodo dan Irwan juga dijanjikan duit Rp 500 juta. Uang tersebut untuk mempengaruhi putusan yang dijadwalkan diketok pada Kamis (29/11).
 
Saat KPK menangkap Ramadhan pada Selasa 27 November, ditemukan uang 47 ribu dolar Singapura atau setara dengan Rp 500 juta. Ramadhan diketahui pernah menjadi panitera PN Jaksel sebelum akhirnya pindah ke PN Jaktim.
 
Sejauh ini, KPK sendiri telah menetapkan lima orang tersangka, dua orang di antaranya hakim PN Jaksel sebagai tersangka suap. "Selama proses persidangan, diindikasikan pihak penggugat berkomunikasi dengan MR, panitera pengganti PN Jaktim sebagai perantara terhadap hakim yang menangani perkaran," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers di gedung KPK.
 
Ketiga orang yang ditahan tersebut dijerat dengan Pasal 12 huruf c dan/atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Sedangkan pengacara Arif Fitrawan dan Martin P Silitonga (MPS) ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Keduanya dikenai Pasal 6 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Jr.)**
.

Categories:Nasional,
Tags:,