MA Pecat Hakim PN Jaksel dan Panitera yang Kena OTT KPK

MA Pecat Hakim PN Jaksel dan Panitera yang Kena OTT KPK

Juru bicara Mahkamah Agung Suhadi. (Foto - ist)

Jakarta - Mahkamah Agung (MA) resmi memberhentikan dua hakim dari Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan dan seorang panitera pengganti dari PN Jakarta Timur, terkait operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Selasa 27 November 2018.

Juru bicara MA Suhadi dalam keterangannya mengemukakan, pemberhentian sementara tersebut berdasarkan putusan KPK yang telah menetapkan ketiganya sebagai tersangka.

"Hari ini MA ambil tindakan memberhentikan kedua hakim Jakarta Selatan dengan status pemberhentian sementara, yang ditandatangani oleh ketua MA RI," kata Suhadi di kantor MA Jakarta Pusat, Kamis (29/11/2018).

Sedangkan panitera pengganti, surat keputusan pemberhentiannya ditandatangani Dirjen Badan Peradilan Umum. Ketiganya mendapatkan uang pemberhentian sementara sebesar 50 persen dari penghasilan jabatan terakhir. "Pemberhentian sementara tersebut terhitung mulai tanggal 1 Desember 2018 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegasnya.

Seperti diketahui, KPK menetapkan dua hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Iswahyu Widodo dan Irwan sebagai tersangka kasus dugaan, terkait penangan perkara perdata dengan nomor perkara 262/Pid.G/2018/PN Jaksel. Perkara perdata itu melibatkan PT Citra Lampia Mandiri (CLM) oleh PT Asia Pacific Mining Resources (APMR).

Selain keduanya, KPK juga menetapkan panitera pengganti PN Jakarta Timur Muhammad Ramadhan, advokat Arif Fitrawan dan pihak swasta Martin P Silitonga sebagai tersangka.
 
KPK menduga, dua hakim PN Jaksel serta panitera pengganti PN Jaktim menerima suap sebesar 47 ribu dolar Singapura dari Martin P Silitonga melalui Arif. Pemberian uang ditujukan kepada hakim yang menangani perkara perdata Nomor 262/Pdt.G/2018/PN Jaksel.

Perkara itut didaftarkan pada tanggal 26 Maret 2018 dengan para pihak, yakni penggugat atas nama Isrulah Achmad dan tergugat Williem JV Dongen, serta turut tergugat PT APMR dan Thomas Azali. Gugatan perdata itu pembatalan perjanjian akuisisi PT CLM oleh PT APMR di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (Jr.)**

.

Categories:Nasional,
Tags:,