Dirut PJT II sebagai Tersangka Korupsi Proyek Jasa Konstruksi

Dirut PJT II sebagai Tersangka Korupsi Proyek Jasa Konstruksi

Direktur Utama Perum Jasa Tirta (PJT) II Djoko Saputro. (foto - ist)

Jakarta - Direktur Utama (Dirut) Perum Jasa Tirta (PJT) II Djoko Saputro (DS) ditetapak sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan, dalam kasus dugan korupsi pengadaan pekerjaan jasa konstruksi di Perum Jasa Tirta II Tahun 2017.
 
Djoko Saputro ditetapkan bersama dengan seorang pihak swasta Andririni Yaktiningsasi (AY). "KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan dua orang sebagai tersangka, yakni DS dan AY," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Jakarta, Jumat (7/12/2018).
 
Menurut Febri, perkara bermula pada tahun 2016 setelah diangkat Djoko Saputro diangkat menjadi Direktur Utama PJT II. Ketika itu, Djoko Saputro diduga memerintahkan untuk melakukan relokasi anggaran.
 
"Revisi anggaran dilakukan dengan mengalokasikan tambahan anggaran pada pekerjaan Pengembangan SDM dan strategi korporat, yang pada awalnya senilai Rp 2,8 miliar menjadi Rp 9,55 miliar," ‎katanya.
 
Sedangkan nilai relokasi anggaran untuk perencanaan strategis korporat dan proses bisnis senilai Rp 3.820.000.000. Perencanaan komprehensif pengembangan SDM PJT II sebagai antisipasi pengembangan usaha perusahaan sejumlah Rp 5.730.000.000. "Perubahan tersebut diduga dilakukan tanpa adanya usulan bank dan unit lain, sekaligus tidak sesuai dengan aturan yang berlaku," tambahnya.
 
Setelah dilakukan revisi anggaran, Djoko kemudian memerintahkan pelaksanaan pengadaan kedua kegiatan tersebut, dengan menunjuk Andririni sebagai pelaksana kegiatan kedua proyek PJT II. "Dalam pelaksanaan kedua pekerjaan itu, AY diduga menggunakan bendera perusahaan PT BMEC (Bandung Management Economic Center) dan PT 2001 Pangripta," tegas Febri.
 
Realisasi penerimaan pembayaran untuk pelaksanaan proyek hingga 31 Desember 2017 untuk kedua pekerjaan itu, yakni Rp 5.564.413.800. Diduga, Andririni dan Djoko mencantumkan nama para ahli di dalam kontrak hanya sebagai formalitas untuk memenuhi administrasi lelang.
 
"Diduga kerugian keuangan negara paling tidak Rp 3,6 miliar yang merupakan dugaan keuntungan yang diterima AY dari kedua pekerjaan itu. Atau setidaknya lebih dari 66 persen dari pembayaran yang telah diterima," katanya.
 
Atas perbuatan itu, Djoko dan Andririni disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Jr.)**
.

Categories:Daerah,
Tags:,