Aher, Saksi Kasus Meikarta Mangkir dari Panggilan KPK

Aher, Saksi Kasus Meikarta Mangkir dari Panggilan KPK

Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. (foto - dok)

Jakarta - Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mangkir dari panggilan KPK sebagai saksi kasus dugaan suap proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi. Tidak ada penjelasan mengenai ketidakhadiran Aher di gedung KPK.

"Ia belum datang dan belum ada pemberitahuan ketidakhadirannya," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Kamis (20/12/2018). Surat panggilan untuk Aher sudah dikirimkan dan diterima yang bersangkutan. 
 
Sejauh ini, belum diketahui apakah KPK akan memanggil ulang Aher atau tidak. "Surat panggilan sudah disampaikan dan diterima oleh yang bersangkutan, sekitar 18 Desember," katanya.

Aher dipanggil pada Kamis ini sebagai saksi untuk Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin terkait kasus suap Meikarta. Namun demikian, Febri tak menjelaskan apa yang harusnya didalami dari pemeriksaan Aher.

Selain Neneng, ada 8 orang lainnya yang ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus itu. Para tersangka dari jajaran Pemkab Bekasi diduga menerima Rp 7 miliar, dari total commitment fee senilai Rp 13 miliar terkait perizinan proyek Meikarta.

Dari sembilan orang tersangka tersebut, ada 4 orang yang sudah disidang, yakni Billy Sindoro, Henry Jasmen P Sitohang, Fitradjaja Purnama dan Taryudi. Dalam dakwaan mereka itulah, nama Aher disebut-sebut.

Aher disebut mengeluarkan keputusan nomor 648/Kep.1069- DPMPTSP/2017 tentang Delegasi Pelayanan dan Penandatanganan Rekomendasi Pembangunan Komersial Area Proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi. 
 
Dalam surat itu, Gubernur Aher mendelegasikan pelayanan dan penandatanganan rekomendasi untuk pembangunan Komersial Area Proyek Meikarta di daerah Kabupaten Bekasi, kepada Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat.

Dinas PMPTSP Jabar lalu mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Bupati Neneng, yang intinya Pemprov Jabar akan memberikan rekomendasi. Namun dengan catatan beberapa hal yang harus ditindaklanjuti Pemkab Bekasi, sesuai dengan rapat pleno BKPRD Jabar. (Jr.)**
.

Categories:Daerah,
Tags:,