Geledah Kementrian PUPR, KPK Sita Dokumen Proyek SPAM

Geledah Kementrian PUPR, KPK Sita Dokumen Proyek SPAM

KPK lakukan penggeledahan terkait kasus suap proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian PUPR. (foto - ist)

Jakarta - Komisi   Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  melakukan   penggeledahan  terkait  kasus  suap  proyek  pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun Anggaran 2017-2018.
 
KPK menggeledah Gedung Kepala Satuan Kerja (Kasatker) SPAM PUPR dan kantor PT Wijaya Kesuma Emindo, pada Senin 31 Desember 2018. Dari lokasi itu, KPK baru menyita sejumlah dokumen terkait proyek SPAM. "Dari lokasi kantor WKE tim mengamankan sejumlah dokumen proyek SPAM, yang dikerjakan oleh WKE di beberapa wilayah," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Rabu (2/1/2019).
 
Dalam kasus itu, KPK menetapkan delapan tersangka, yakni Budi Suharto selaku Direktur Utama PT Wijaya Kesuma Emindo (WKE), Lily Sundarsih selaku Direktur PT WKE, Irene Irma selaku selaku Direktur PT Tasjida Sejahtera Perkasa (TSP) dan Yuliana Enganita Dibyo selaku Direktur PT TSP yang diduga sebagai pihak pemberi.
 
Sebagai penerima Anggiat Partunggul Nahot Simaremare selaku Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung, Meina Woro Kustinah selaku PPKSPAM Katulampa, Teuku Moch Nazar selaku Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat dan Donny Sofyan Arifin selaku PPK SPAM Toba.
 
KPK menduga PT WKE dan PT TSP selama tahun anggaran 2017-2018 telah memenangkan 12 proyek di sejumlah daerah senilai Rp 429 miliar. Kedua perusahaan itu diduga diminta memberi fee 10 persen dari nilai proyek. Hal itu terkait dugaan jasa pejabat PUPR yang telah mengatur agar sejumlah lelang proyek dimenangkan oleh kedua perusahaan swasta itu.
 
"Fee tersebut kemudian dibagi tujuh persen untuk Kepala Satuan Kerja, dan 3 persen untuk Pejabat Pembuat Komitmen," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.
Atas jasanya dalam memuluskan lelang proyek itu diduga Anggiat menerima Rp 850 juta dan 5 ribu dolar AS, Meina menerima Rp 1,42 miliar dan 22 ribu dolar
Singapura. Lalu Teuku menerima Rp 2,9 miliar, serta Donny menerima 170 juta.
 
Sebagai pihak yang diduga pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf I) atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal SS ayat (1) ke-l jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
Sedangkan pihak yang diduga penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf I: atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Jr.)**
.

Categories:Nasional,
Tags:,