Ahmad Heryawan Mangkir Lagi Panggilan KPK Kasus Meikarta

Ahmad Heryawan Mangkir Lagi Panggilan KPK Kasus Meikarta

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. (foto - dok)

Jakarta - Mantan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan kembali tidak memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi, dalam penyidikan kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

"Ahmad Heryawan dalam kapasitasnya sebagai gubernur Jabar dipanggil menjadi saksi NHY (Neneng Hassanah Yasin) dalam penyidikan kasus suap, terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Hingga sore ini penyidik belum menerima informasi alasan ketidakhadiran saksi," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Jakarta, Senin (7/1/2019).

Selain Ahmad Heryawan, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono dalam kasus yang sama juga tidak memenuhi panggilan. "Kami mendapat surat pemberitahuan dari saksi Soni Sumarsono, yakni permintaan penjadwalan ulang pada Kamis 10 Januari 2019 karena ada kegiatan lain," kata Febri.

Untuk itu, KPK akan mengajukan pemanggilan ulang kepada Ahmad Heryawan. "Materi pemeriksaan belum bisa disampaikan saat ini. Namun, tentu saksi yang dipanggil karena kami pandang mengetahui sebagian atau beberapa rangkaian peristiwa terkait dengan pokok perkara. Apakah rapat atau aturan terkait perizinan itu".

Dalam penyidikan kasus tersebut, KPK terus mendalami sejumlah penyimpangan perizinan yang diduga terjadi sejak awal, dan keterkaitannya dengan dugaan suap yang diberikan pada Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin, serta pendalaman sumber uang suap tersebut pada sejumlah pejabat dan pegawai Lippo Group.

KPK telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus itu, yaitu lain Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS), konsultan Lippo Group masing-masing Taryudi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ), Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin (J), Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor (SMN).

Selain itu, Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati (DT), Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin (NHY), dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi (NR). (Jr.)**

.

Categories:Daerah,
Tags:,