Tak Mau Hentikan Pungli, MIM Lecehkan Dishub & Satpol PP

Tak Mau Hentikan Pungli, MIM Lecehkan Dishub & Satpol PP

Tarif parkir di Metro Indah Mall (MIM) Jalan Soekarno Hatta Bandung. (foto - ist)

Bandung - Setelah mengabaikan tiga kali surat teguran Dishub Kota Bandung agar tidak melakukan pungutan liar  (pungli) pada pengendara yang melintas, manajemen Metro Indah Mall (MIM) Jalan Soekarno Hatta Bandung mengecoh Dinas Satpol PP Kota Bandung.
 
Pungli Rp 1.000 semula sebagai tarif parkir. Namun, begitu kasusnya dilimpahkan ke Dinas Satpol PP, Rabu 23 Januari diubah menjadi iuran pemeliharaan kawasan.
 
Menurut sejumlah warga, Minggu (27/1/2019) pungli pada pengendara bermotor di MIM berlangsung sejak 21 Desember 2018. Ketika itu, manajemen MIM mengeluarkan kebijakan seluruh kendaraan roda 4 yang melintas di bawah 10 menit dipungut biaya Rp 1.000 dan sepeda motor Rp 500.
 
Padahal katanya, sesuai Peraturan Wali Kota (Perwal) Bandung No. 1005 Tahun 2014 tentang Harga Sewa Parkir dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Perparkiran di Gedung dan Pelataran Parkir, kebijakan itu tidak dibenarkan.
 
Seluruh kendaraan yang melintas baru bisa dikenakan pungutan jika melintas lebih dari 10 menit. "Namun, perwal itu oleh MIM diabaikan," kata warga. Ia menilai, manajemen MIM telah melecehkan Dishub Kota Bandung.
 
Terbukti selama ini sudah tiga kali diberi surat teguran, tapi pungli tetap jalan. Surat teguran pertama kali dilayangkan Dishub Kota Bandung, Senin 14 Januari. Masih juga membandel, Dishub Kota Bandung lalu mengeluarkan surat teguran kedua, Jumat 18 Januari.
 
Namun lanjut warga, kendati sudah dua kali diberi surat teguran manajemen MIM masih tidak juga menghentikan praktik punglinya. Akibatnya, PT Centrepark  Citra Corpora sebagai pengelola parkir MIM empat hari kemudian (Senin 21 Januari diberikan surat teguran ketiga agar mematuhi Perwal Bandung No. 1005 tahun 2014.
 
"Setelah mengeluarkan surat teguran ketiga dan melakukan pemantauan tiga hari, pungli masih tetap berjalan, Dishub pun melimpahkan penanganan kasus parkir MIM ke Dinas Satpol PP Kota Bandung," tegasnya.
 
Akal-akalan
Warga menilai, perubahan pada karcis parkir oleh  MIM setelah penanganannya dilimpahkan ke Dinas Satpol PP Kota Bandung merupakan akal-akalan dari manajemen. Nilai pungli Rp 1.000, yang sebelumnya sebagai tarif parkir, diubah menjadi iuran pemeliharaan kawasan, sedangkan untuk tarif parkirnya Rp 0.
 
"Ini jelas akal-akalan MIM untuk mengecoh Dinas Satpol PP. Jadi, pungutan Rp 1.000 tetap berjalan, tapi Perwal No. 1005 tahun 2014 seolah-olah tidak dilanggar karena pungutan Rp 1.000 bukan tarif parkit," katanya.
 
Warga yang mantan kepala Dishub Kota Bekasi itu mengatakan, memungut dana dari masyarakat tidak bisa sembarangan. Semua yang menyangkut pungutan pada masyarakat harus ada payung hukumnya. "Area parkir di MIM termasuk kawasan parkir, sehingga untuk pemeliharaan kawasan sudah dimasukkan pada tarif parkir," katanya.
 
Tarif parkir turun?
Dengan merekayasa karcis parkir mencantumkan iuran pemeliharaan kawasan menurutnya, manajemen MIM terpaksa harus mengubah karcis parkir untuk di atas 10 menit. Pengendara yang sebelumnya dipungut dengan tarif parkir sesuai perwal Rp 3.000, tidak ada iuran pemeliharaan kawasan, kini pada karcisnya ada rincian tarif parkir Rp 2.000 ditambah iuran pemeliharaan kawasan Rp 1.000.
 
"Ini membingungkan, karena di setiap gerbang keluar MIM tertulis tarif parkir roda 4 Rp 3.000/jam, sepeda motor Rp 1.500/jam. Sementara pada karcis parkir tertulis tarif parkir roda 4 Rp 2.000, tapi harus dibayar Rp 3.000 karena ada tambahan iuran pemeliharaan kawasan," ujarnya.
 
Selain berupaya melegalkan pungli, dengan perubahan itu manajemen MIM menurunkan pajak dari parkir. Pungutan kepada pengendara yang parkir di atas 10 menit tetap Rp 3.000, tapi yang masuk sebagai tarif parkir turun menjadi Rp 2.000.
 
"Dengan demikian, pajak parkir yang sebelumnya dihitung dari tarif parkir Rp 3.000, kini dihitung dari tarif parkir Ro 2.000. Adapun pungutan Rp 1.000 yang diklaim iuran pemeliharaan kawasan menjadi pungli baru karena tanpa dasar hukum. Jadi, kini punglinya menyebar ke parkir di atas 10 menit," jelasnya.
 
Kepala Dinas Satpol PP Kota Bandung Dadang Iriana membenarkan, pihaknya sedang menangani kasus pungli parkir di MIM. Instansi penegak perda tersebut menerima pelimpahan dari Dishub Kota Bandung, pada Rabu 23 januari. "Sejak menerima pelimpahan kasus pungli parkir di MIM dari Dishub Kota Bandung, kami langsung memrosesnya," katanya.
 
Sementara itu, dari pihak manajemen MIM tidak diperoleh keterangan terkait hal tersebut. Manajer Umum MIM, Fredly yang dihubungi melalui WhatsApp sedang libur, sehingga tidak memberikan keterangan. (DY)**
.

Categories:Bandung,
Tags:,